YLBHI Nilai MK Tidak Tegas Putuskan Omnibus Law Melanggar UUD

Pemerintah Kehilangan Legitimasi

YLBHI Nilai MK Tidak Tegas Putuskan Omnibus Law Melanggar UUD
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pembacaan putusan uji materi UU Cipta Kerja pada Kamis (25/11/2021). (Tangkapan layar/YouTube Mahkamah Konstitusi RI)






KABAR.NEWS, Makassar - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11/2021) memutuskan proses pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 atau inkonstitusional.


"Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'," tulis MK dalam pertimbangan pokoknya.


Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 LBH merespons putusan MK tersebut. Menurut mereka, hakim MK tidak tegas dalam menyatakan Omnibus Law melanggar konstitusional, sebab masih membuka ruang kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan perbaikan.


"Putusan ini adalah putusan kompromi. Meskipun menyatakan bertentangan dengan UUD, tetapi MK memberikan putusan yang menggantung atau tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK," kata YLBHI dan LBH Se-Indonesia dalam siaran persnya, Kamis (25/11/2021).


Menurut YLBHI dan 17 LBH se-Indonesia, seharusnya MK membuat putusan dengan menyatakan “Batal” saja, sehingga tidak membuat bingung dan mentoleransi pelanggaran.


Mereka berpendapat, keputusan kompromi MK menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan, 4 dari 9 hakim menyatakan dissenting dalam arti berpendapat UU Cipta Kerja Omnibus Law sesuai dengan Konstitusi. 


"Putusan MK ini seolah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif menjadi terbukti," tegas mereka.


Pemerintah Tidak Punya Legitimasi


Karena pembentukannya melanggar konstitusi, YLBHI sesuai putusan MK, melarang pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu Omnibus Law dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya. 


"Pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam menerapkan dan atau melaksanakan UU Cipta Kerja. Maka penting untuk menghentikan segera UU ini dan seluruh PP turunannya demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup," demikian menurut YLBHI dan 17 LBH Se-Indonesia.


Pasca putusan MK, YLBHI meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup.


"Pemerintah dan DPR harus menyadari kesalahan, bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam pembentukan perundang dan tidak mengulangi, karena kekeliruan seperti ini juga dilakukan di UU KPK, UU Minerba, UU MK, dan banyak peraturan perundang-undangan lainnya  baik secara prosedur maupun isi," tandas YLBHI.