WALHI Tantang Kapolda Sulsel Tutup & Pidanakan PT CLM Pencemar Sungai Malili

Tingkat kekeruhan Sungai Malili sangat parah

WALHI Tantang Kapolda Sulsel Tutup & Pidanakan PT CLM Pencemar Sungai Malili
Kondisi Sungai Malili berwarna coklat tua akibat tercemar limbah pertambangan. (Tangkapan layar/YouTube Walhi Sulsel)






KABAR.NEWS, Palopo - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, menantang Kapolda Irjen Nana Sudjana untuk berani menutup dan menyelidiki pencemaran Sungai Malili dan Pongkeru, Kabupaten Luwu Timur, yang diduga kuat akibat aktivitas tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM).


Amin mengatakan, PT CLM melakukan Pencemaran Lingkungan sesuai pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tak hanya itu, perusahaan juga dianggap melanggar Pasal 97 sampai 100 beleid tersebut.


"Kita menantang keberanian kapolda baru untuk menutup PT CLM, menangkap dan memeriksa seluruh manajemen PT CLM karena jelas melakukan pelanggaran pidana," kata Amin pada tayangan konferensi pers WALHI Sulsel yang dikutip KABAR.NEWS, Sabtu (27/11/2021).


Dia menyebut, bahwa PT CLM sudah terbukti dan mengakui pencemaran Sungai Malili yang semakin mengeruh, karena aktivitas tambang yang mereka lakukan di Desa Harapan. Hal tersebut juga berdasarkan informasi lembaga swadaya masyarakat di daerah berjuluk Bumi Batara Guru ini. (Baca juga: WALHI Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaran Proyek PLTMH Ma'dong Toraja)


Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki PT Asia Pasific Mining Resources (APMR) itu, mengakui, sediment pond atau kolam penampung limbah tambang pada bebera blok, telah jebol karena kelebihan beban.

Kondisi Sediment Pond tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri saat ditinjau aparat pemerintah. (Tangkapan Layar/YouTube Walhi Sulsel)


Jebolnya sediment pond PT CLM, lanjut Amin, menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan tersebut sangat buruk dan tidak sesuai perintah Undang-Undang dan analisa dampak lingkungan. 


"Ini sediment pond (PT CLM) asal-asalan, ini sediment pond yang sangat rentan memicu pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup," tegas Amin.


Didesak Cabut Izin Usaha PT CLM seperti Perusak Lain


Amin menyinggung kasus yang sama pernah terjadi pada perusahaan yang lain, lantas ditutup dan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksinya dicabut karena mencemari lingkungan.


"Saya ingat betul PT Prima Utama Lestari (PUL) ditutup karena kegagalan pengelolaan lingkungan di Desa Ussu. Pak Budiman, Bupati Luwu Timur harus adil di sini. Limbah PT PUL merembes ke jalan izinnya dicabut, sementara PT CLM sudah berulang kali mencemari lingkungan tidak diberikan sanksi yang tegas," terang Amin.


WALHI Sulsel mencatat, aktivitas tambang PT CLM mulai mencemari Sungai Malili sejak tahun 2020. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh LSM tersebut, sangat jelas terlihat kondisi Sungai Malili berwarna coklat tercemar lumpur tambang. (Baca juga: Rawan Konflik, Walhi Minta Danny Tinjau Ulang Proyek Kawasan Kumuh dengan ADB)


"Sediment pond ini yang membuat Sungai Malili terus tercemar dan sampai kapanpun akan tercemar. Jika sumber daya nikel sudah habis, mereka tidak akan melakukan pemulihan lingkungan khususnya terhadap Sungai Malili," tegas Amin. 


"Ini menurut saya, perlu dilakukan penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan mencabut izinnya. Jangan memberikan ruang atau karpet merah kepada perusahaan yang telah melakukan pencemaran lingkungan," kata Amin menambahkan.


Pihak PT CLM sendiri belum memberikan tanggapan terkait dugaan pencemaran Sungai Malili. Pada media setempat, Kepala Teknik PT CLM Ahmad Surana, telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas jebolnya sediment pond tambang sehingga mencemari sungai.


Rusak Alam, Rugikan Masyarakat: Sungai Malili Kini Seperti "Kopi Susu"


Bebeberapa hari lalu, warga Luwu Timur di media sosial, heboh dengan warna Sungai Malili yang keruh akibat aktivitas tambang PT CLM. Twibbonz "Selamatkan Sungai Malili" pun ramai digunakan netizen.


Warga Malili bernama Roy Mursyam pada konferensi pers WALHI Sulsel mengungkapkan, warna Sungai Malili sudah seperti "kopi susu" karena tercemar limbah tambang. Kondisi itu menurutnya sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. (Baca juga: Peringatan Walhi: Hutan Sulsel Bisa Habis akibat Tambang Nikel)


Bekas kepala desa ini menjelaskan, warna Sungai Malili beberapa tahun belakangan terlihat normal meskipun musim penghujan tiba. Tapi kondisi itu sudah tidak terlihat lagi.


"Tetapi beberapa bulan terakhir ini, khususnya dalam bulan ini, itu tidak hujan satu minggu air tetap keruh. Dan pada saat air mulai surut, endapan lumpur sangat terlihat di dasar sungai," katanya.


"Akibat pencemaran ini, kami masyarakat Malili sangat dirugikan, sebagian masyarakat Malili masih ada yang mengonsumsi air sungai tersebut. Apalagi saat air PDAM macet, memakai mandi, mencuci bahkan untuk diminum. Tapi sekarang sudah tidak bisa begitu, karena kondisi sungai yang warnanya yang seperti kopi susu," tambah Roy.

Parahnya Kekeruhan Sungai Malili dan Kemunculan Buaya


Ketua Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo, Abdul Malik Saleh menjelaskan, tingkat kekeruhan Sungai Malili dan Pongkeru sudah sangat parah dan mengkhawatirkan. Menurutnya, kondisi sungai sangat berbeda dibanding tiga tahun lalu. 


Dia mengaku tahu persis hal itu karena sebagai putra daerah. Malik menyebut, setiap musim penghujan, kondisi Sungai Malili melebihi dari ambang batas kekeruhan. Apalagi ditambah oleh aktivitas tambang dan perambahan hutan di hulu sungai.


"Kalau tingkat kekeruhan 10 sampai 25 persen itu masih normal. Nah ini saya melihatnya, sudah sampai tingkat 50 sampai 250 persen NTU (nephelometric turbidity unit) kalau dilihat dari tingkat kekeruhannya. Ini yang mengakibatkan Sungai Malili susah dilihat dasarnya," ujar Abdul Malik Saleh pada tayangan yang sama.

Wilayah konsesi tambang PT. CLM dan aliran Sungai Pongkeru yang tercemari limbah. (Google Earth/KABAR.NEWS/Arya)


Abdul Malik berpendapat, tercemarnya Sungai Malili disebabkan aktivitas ekstraktif dan deforestasi dalam skala cukup besar di hulu Daerah Alisan Sungai (DAS) Pongkeru. PT CLM sendiri mendapat izin konsesi seluas 2.660 hektare.


"Saya melihatnya di hulu sudah ada pembukaan-pembukaan lahan yang dilakukan aktivitas pertambangan di sana. Ini yang menyebabkan terjadinya erosi, yang tadinya ada pohon di sana sekarang sudah terbuka sampai 60 hektar," katanya.


Dia menandaskan, tercemarnya Sungai Malili tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga berimbas pada biota yang ada di sungai. Abdul Malik bahkan menduga kemunculan seekor buaya baru-baru ini bisa jadi disebabkan keruhnya Sungai Malili. (Baca juga: Kontradiksi Vonis Jurnalis Asrul: Hakim akui Karya Jurnalistik, Tapi Dihukum Pidana UU ITE)


"Buaya ini dulu jarang sekali muncul, tapi sekarang sudah viral, mungkin karena tingkat kekeruhan Sungai Malili," tandas Abdul Malik.


Direktur WALHI Sulsel Muh. Amin melanjutkan, pihak kepolisian tak perlu menunggu laporan masyarakat untuk menindak PT CLM dan perusahaan - perusahaan lain yang mencemarkan Sungai Malili. 


Sebab, kata dia, sudah sangat jelas pelanggaran pidana dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pencemaran Sungai Malili. Amin meminta Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) bisa berkoordinasi dengan polisi untuk menginvestigasi masalah ini secara menyeluruh.


"Jadi kita tunggu setelah kami mengekspose pelanggaran-pelanggarannya, kemudian pasal-pasal yang bisa disangksikan. Jadi kita tunggu kepolisian dan Gakkum KLHK untuk berkoordinasi, khususnya menunggu keberanian Kapolda Sulsel yang baru," tandas Amin.