Walhi Beri PR di Sektor Lingkungan untuk Wali Kota Makassar

Juga untuk 10 kepala daerah baru

Walhi Beri PR di Sektor Lingkungan untuk Wali Kota Makassar
Anak-anak bermain saat banjir merendam blok 10 Antang Kota Makassar, pada Desember 2020. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Makassar - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) berikan sejumlah pekerjaan rumah mengenai persoalan lingkungan kepada Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto dan Wakilnya, Fatmawati Rusdi.


"Pertama persoalan banjir dan drainase Kota Makassar yang masih sangat buruk. Kedua ruang terbuka hijau yang kini menurun hingga 8 persen. Kemudian masalah sampah," kata Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin dalam siaran persnya, Jumat (26/2/2021).


Selain itu, Walhi meminta Danny memastikan hak hidup dan hak bermukim masyarakat urban dan pesisir. Kemudian, perlindungan dan ketahanan bagi masyarakat yang ada di wilayah pulau-pulau kecil.


Amin menyebut agenda ini harus terus didorong agar menjadi skala prioritas untuk dituntaskan. Apalagi, Danny sudah menjabat sebagai pemimpin di Kota Makassar dalam periode kedua saat ini.


"Danny Pomanto ke depan sepertinya harus mengerjakan ulang rencana-rencananya yang pernah ia desain pada periode pertama," beber Amin.


Menurut Amin, sederet persoalan ini adalah masalah lama, namun tetap menjadi masalah besar bagi warga Kota Makassar. Seharusnya kata dia, sejumlah masalah tersebut harus sudah bisa diatasi dan dikerjakan oleh wali kota maupun penjabat wali kota dalam masa sebelumnya.


Amin menyampaikan, sejak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, menunjuk Penjabat Wali Kota, kemunduran Kota Makassar terjadi di berbagai sektor khususnya lingkungan hidup. Sebelum Danny, Nurdin menunjuk Iqbal Suhaeb sebagai Penjabat Wali Kota Makassar.


Kemudian, digantikan oleh Yusran dan terakhir adalah Rudy Djamaluddin. "Sejak Makassar dipimpin oleh penjabat pilihan gubernur, masalah lingkungan hidup dan perlindungan terhadap masyarakat ekonomi lemah tidak diprioritaskan, seperti melindungi kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil," tegas Amin.


Amin berpendapat, pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penjabat wali kota sebelumnya, tidak dilanjutkan oleh penanggung jawab wali kota, sehingga masalah lingkungan hidup dan perlindungan terhadap masyarakat rentan perlu dikerjakan ulang.


Selain itu, mayoritas warga Kota Makassar, mengharapkan ada perubahan yang siginifikan. Mulai dari pelayanan publik, pemulihan ekonomi hingga penyelesaian masalah lingkungan hidup. Masyarakat, tidak puas dengan kinerja lurah, camat dan pegawai pemerintahan lainnya.


"Selain itu, persoalan lingkungan hidup dan pemenuhan hak dasar juga masih belum teratasi. Maka saya berharap masalah ini dapat menjadi agenda prioritas wali kota kedepan," imbuh Amin.


Selain wali kota, Amin juga mengajak bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten lainnya di Sulsel untuk bisa bekerja sinergi dengan organisasi masyarakat sipil. Menurut Amin, pembangunan kota yang ramah rakyat dan lingkungan hidup harus dikerjakan secara sinergi.


"Semua rakyat berharap agar tidak ada lagi kepala daerah yang anti kritik dan tidak mau berdiskusi dengan masyarakat. Lupakan dan tinggalkan kepala daerah yang arogan, tidak mau berdialog dengan rakyat karena mementingkan koleganya semata," tukasnya.


Penulis: Rahma Amin-Reza Rivaldy/B