WALHI Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaran Proyek PLTMH Ma'dong Toraja

Dianggap merampas ruang hidup masyarakat

WALHI Beberkan Sejumlah Dugaan Pelanggaran Proyek PLTMH Ma'dong Toraja
Aktivitas alat berat pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Lembang Ma'dong, Kecamatan Dende Piongan Napo (Denpina),  Kabupaten Toraja Utara. (Foto: PT Kencana Energi Pusaka)






KABAR.NEWS, Makassar - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran tata ruang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berada di Lembang Ma'dong dan Paku, Kecamatan Dende Piongan Napo (Denpina), 
Kabupaten Toraja Utara (Torut).


Staf Departemen Advokasi dan Kajian Walhi Sulsel, Arfiandi Anas mengatakan, pembangunan proyek PLTMH Ma'dong yang digarap PT Nagata Dinamika Hidro Madong (NDHM), diduga melanggar tata ruang karena dibangun bukan pada lokasi ruang energi. (Baca juga: Warga Tewas, Walhi: Tambang di Bolmong Memang Meresahkan)


Arfiandi menyebutkan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2012 yang diubah menjadi PP 22 tahun 2021, lokasi pembangunan proyek kelistrikan harus dibangun sesuai dengan tata ruang yang ada.


"Jika kita melihat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja, dalam pasal 11 dimana Perda tersebut tidak meletakkan Lembang Paku dan Ma'dong Kecamatan Denpina sebagai lokasi ruang energi. Sedangkan setiap pembangunan harus mematuhi aturan yang berlaku," ujar Arfiandi pada konferensi via zoom, Selasa (2/11/2021).

Walhi Sulsel pada konferensi pers memperlihatkan sejumah aktivitas proyek PLTMH Ma'dong yang diprotes warga. (Screenshot/Walhi Sulsel)


Selain itu, dugaan pelanggaran lainnya adalah Kecamatan Denpina merupakan wilayah rawan bencana sehingga pengerjaan proyek PLTMH akan memperbesar potensi bencana yang terjadi.


"Lokasi pembangunan PLTMH di Lembang Paku berdampak terhadap kondisi tanah yang sudah rawan longsor, dimana tidak adanya penahan atau tanggul di areal pengerjaan proyek. Hal itu akan membahayakan pemukiman serta area perkebunan warga," jelas Arfiandi.


Secara kajian lingkungan, pembangunan PLTMH ini memiliki dampak yang mencakup dua lembang, yakni Lembang Ma'dong dan Lembang Paku. Pembangunan proyek ini berpotensi mengakibatkan sedimentasi dan penyempitan lahan yang berdampak terhadap penurunan kualitas air Sungai Maiting.


"Sungai Maiting yang menghidupi banyak orang untuk konsumsi dan irigasi pertanian warga sangat penting untuk dijaga. Menurunnya debit dan kualitas air akan menyebabkan ancaman kekeringan" jelasnya. (Baca juga: Proyek Tambang Jadi Pengundang Bencana Alam di Indonesia)


Selain mengkaji kesesuaian tata ruang, dampak lingkungan dan implementasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Walhi menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di balik pembangunan proyek PLTMH Ma'dong. Salah satunya adalah UKP-UPL terbit pada 2013, namun proyek baru dikerjakan tahun 2019.


"Sejumlah dugaan pelanggaran yang kami temukan yakni pelanggaran hak atas informasi, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pelanggaran HAM, melanggar tata ruang dan tidak memiliki izin rekomendasi pemanfaatan sungai sesuai yang diatur dalam PP Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai," tegasnya.


Masyarakat Tuntut Ganti Rugi Diintimidasi Tentara - Polisi


Pembangunan PLTMH Ma'dong oleh anak perusahaan PT. Kencana Energi Lestari, menyisahkan masalah serius bagi 12 kepala keluarga di Lembang Paku dan 10 keluarga di Lembang Ma'dong. 


Mereka yang terdampak proyek tersebut sampai saat ini belum menerima biaya ganti-rugi secara penuh. Cara perusahaan melakukan ganti rugi tidak sesuai apa yang telah dijanjikan dalam konsulatasi mereka sebelum melakukan pengerjaan proyek.


Hal itu diungkap seorang warga bernama Pak Andi. Penduduk Lembang Ma'dong itu mengatakan, sejak adanya pembangunan PLTMH, lahan perkebunan mereka rusak, sedangkan ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang diinginkan warga.


"Lahan kami itu ada yang rusak karena proyek PLTMH dan ganti rugi yang diberikan tidak sesuai harga yang kami inginkan. Yang diberi hanya ganti rugi tanaman, padahal kebun kami itu tempat kami hidup dan juga disitu sumber pakan ternak babi kami. Bahkan ada yang tanah yang sudah diukur pun belum dibayarkan sampai saat ini," ungkap Pak Andi dalam konferensi pers.

Aktivitas PLTMH Ma'dong di Toraja Utara dan aparat yang menjaga di sekitar lokasi proyek. (Tangkapan layar/Walhi Sulsel)


Tidak hanya itu, Pak Andi menambahkan ketika warga turun menuntut haknya, mereka malah mendapatkan intimidasi dari oknum aparat  yang berjaga di sekitar proyek PLTMH Ma'dong.


"Kami itu hanya menuntut ganti rugi dan hak kami. Itu saja. Karena kalau kami turun ada polisi dan tentara yang membuat kami takut. Otomatis kami tidak berani menuntut apa yang menjadi hak kami," harap dia.


Dengan begitu, Pak Andi berharap agar pemerintah setempat memperhatikan warga terdampak degan menepati janji.


"Kami berharap agar kami bisa diperhatikan. Janganlah merugikan kami. Karena perjanjian diawal hanya pembebasan jalan, kenapa sampai mengambil tanah kami. Kami meminta keadilan dan kejujuran, karena kami hanya membebaskan lahan 15 meter untuk pembangunan jalan," tegas Pak Andi. (Baca juga: Peringatan Walhi: Hutan Sulsel Bisa Habis akibat Tambang Nikel)

KABAR.NEWS masih berupaya melakukan wawancara dengan pihak PT Nagata Dinamika Hidro Madong dan PT Kencana Energi Lestari selaku perusahaan yang mengerjakan proyek PLTMH Ma'dong.


Dikutip dari laman perusahaan, PLTM Madong ditargetkan dapat mulai beroperasi di awal tahun 2022 dengan target produksi energi listrik tahunan mencapai 59,28 GWh per tahun dan faktor pembangkitan (plant factor) sebesar ±68 persen.

Penulis: Febriani/A