Skip to main content

Wajah Kusam Hutan dan Laut di Tengah Selangkangan Industri

Ekspolitasi hutan
Ilustrasi eksploitasi hutan. (INT)

 

Dalam jangka panjang, pulau-pulau mungil itu bisa lenyap. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011, menyebutkan sebanyak 28 pulau kecil di Indonesia telah tenggelam dan 24 pulau kecil lainnya terancam lenyap. Kajian perusahaan riset asal Inggris, Verisk Maplecroft, soal dampak perubahan iklim memperkirakan 1.500 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam pada 2050 seiring dengan naiknya permukaan laut.

 

Dalam laporan investigasi Tempo di Pulau Gee, Halmahera Timur, Maluku Utara, pulau seluas 171 hektare atau 1,71 kilometer persegi itu kini gersang akibat penambangan nikel. Bekas lubang tambang dan gerusan ekskavator membuat permukaan pulau mungil ini bopeng. Tiga kilometer di selatan Pulau Gee, sekujur Pulau Pakal terlihat compang-camping. Hutan di bagian tengah pulau habis ditebang. Aktivitas penambangan nikel masih tampak. Gundukan ore berbanjar di pantai di bagian selatan pulau seluas 709 hektare atau 7,09 kilometer persegi itu.

 

Adalah PT Aneka Tambang atau Antam. Perusahaan ini mendapatkan status sebagai pemegang kuasa pertambangan eksploitasi dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi pada 2000. Ini bagian dari izin eksploitasi yang diberikan pemerintah kepada Antam di Halmahera Timur, yang luasnya mencapai 39.040 hektare. Tapi Antam tak serta-merta mengeruk Pulau Pakal di Halmahera Timur.

 

Sekadar informasi, cadangan nikel Maluku Utara diperkirakan mencapai 220 juta wet metric ton (wmt), yang tersebar di wilayah Tanjung Buli dan pulau-pulau kecil sekitarnya, seperti di Teluk Weda, dan Pulau Obi. Namun sebagiannya sudah diklaim dimiliki Antam. Tanjung Buli dan pulau sekitarnya, seperti Pulau Pakal, menjadi salah satu daerah deposit nikel terbesar Antam selain di Sulawesi Tenggara, yang di antaranya tersebar di Tapunoka, Lasolo, atau Bahubulu. Berdasarkan laporan tahunan Antam pada 2012, perusahaan tambang pelat merah itu memiliki cadangan nikel hingga 825,3 juta wet metric ton.

 

Antam mengeruk nikel Pulau Gee sejak tahun 2003, sebelum mengeksploitasi Pulau Pakal. Bila penambangan di Pulau Pakal dilakukan oleh Antam sendiri, di Pulau Gee penambangan disubkontrakan ke PT Minerina Bhakti, anak usaha Antam. Lebih dari satu dekade kemudian, penambangan menyebabkan Pulau Gee, yang dulu rimbun dan menjadi tempat singgah nelayan saat melaut, botak. Setelah Pulau Gee menjelma pulau tandus, Antam berpaling ke Pulau Pakal.

 

Dalam laporan tahunan 2015, Antam menyebut penambangan bijih nikel difokuskan pada bijih nikel kadar tinggi. Bijih jenis ini didapat dari tambang di Pulau Pakal dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Dari kedua tambang itu, produksi bijih nikel kadar tinggi pada 2015 mencapai 1,654 juta wet metric ton.

 

Secercah asa yang tersisa dari apa yang dimiliki rakyat adalah ekosistem. Begitu kiranya bahasa ilmu pengetahuan bilang. Didalamnya terdapat ekosistem yang dihirup oleh mereka yang tak bisa mendapatkan oksigen buatan industri. Tapi yang diiharapkan hanya dari hijaunya hutan -- kerap disebut paru-paru dunia -- di sekitar kehidupan mereka.

 

Selain hutan, laut juga memberikan kontribusi besar. Baik dalam hal oksigen maupun ruang dialektika, agar dapat bertahan hidup selayaknya homo sapiens. Namun ini tidak bisa lagi dijadikan kebutuhan mendasar bagi mereka yang hidup di daratan Maluku Utara. Sebab hampir semua ruang hidup didominasi oleh aktivitas industrialisme, baik dari aspek pembangunan padat karya dan padat modal (development), maupun eksploitasi hutan dan laut.

 

Misalnya pengelolaan pertambangan dan hutan di kawasan pulau kecil di Taliabu hingga Halmahera. Jejeran pulau-pulau mungil ini seyogyanya adalah "Zamburd di Khatulistiwa". Namun, satu-persatu takluk di bawah cengkraman ketiak penguasa lewat perizinan loging dan pertambangan.

 

Tidak hanya dampak erosi, namun sumber kehidupan masyarakat yang diperoleh dari hijaunya hutan dan birunya laut dari aspek ekonomi, sosial dan budaya, tergerus habis. Hutan jadi porak-poranda. Laut tercemar. Ya!, sebuah tragedi lingkungan yang tak mudah dipulihkan. Problem inilah yang terjadi di beberapa wilayah di Maluku Utara.

 

Penyebabnya, tentu ketamakan elite dan pemodal, melalui aturan yang longgar. Hancurnya hutan di Pulau Taliabu, Pulau Obi, Halmahera Selatan serta Pulau Gee dan Pakal di Halmahera Timur, adalah contoh tragedi lingkungan akibat dari aturan yang longgar itu. Padahal kedua ekosistem (hutan dan laut) ini, menjadi neraca keadilan bagi mereka yang berada di Zamrudnya Khatulistiwa. Namun dengan melihat geliat para elite dan pemodal yang terus berjalan, harapan itu pupus.

 

Sementara, desing mesin modern seakan menutupi telinga elite. Tak heran jika perizinan di atas pulau mungil ini seolah menutupi mungilnya Pulau Taliabu dan Obi. Pulau terus dicacah untuk alasan pendapatan asli daerah. Parahnya, setelah daerah tersebut menjadi lahan perkebunan, masyarakat kemudian diperhadapkan dengan ancaman banjir. Sebab selain mungil, terdapat jumlah air sungai yang tak terhingga. Lahan perkebunan pun tak lagi berproduksi sesuai dengan harapan rakyat.

 

Namun Pulau Taliabu terus dijarah. Kayunya ditebang. Tanahnya dikeruk demi bijih besi. Birahi mereka seakan tak puas dionanikan di atas selangkangan alam yang mungil tersebut. Mereka benar-benar berkuasa atas mandat yang di emban. Sepertinya demikian, bahwa dua raksasa tersebut sedang merebut kuasa modal lewat bijih besi dan kayu, maka dapat kita rasakan derasnya cerobong asap dan muramnya wajah alam.

 

Padahal secara fakta, ekosistem kita memperlihatkan bahwa kehidupan rakyat Maluku Utara bergantung pada laut dan hutan. Sementara, potensi vulkanik dan tektonik masih terus membayangi. Namun kita seakan mengalami Skizofrenia, akibat dari kuatnya cerobong industri yang membungkam akal sehat rakyat Maluku Utara, dengan berbagai kuasa perizinan dengan dalil pendapatan asli daerah. Padahal, daerah ini masuk dalam lingkaran cincin api (Ring of Fire). Ini kemudian tidak dipedulikan oleh mereka yang berjubah elite.

 

Oleh: Sumarlin Maate

(Pengamat Hukum, Sosial dan Politik)