Skip to main content

Wabup Bulukumba Hadirkan UML Guna Lindungi Konsumen

Wabup Bulukumba Hadirkan UML Guna Lindungi Konsumen
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria.(IST) 

KABAR.NEWS- Hari Konsumen Nasional (Harkonas) ke 7 Tahun 2019, dipusatkan di lapangan Gasibu Bandung atau depan Gedung Sate Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).


Dengan mengusung tema "Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya", Harkonas ini dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.


Di momen ini pun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menandatangani 251 prasasti tanda peresmian Unit Metrologi Legal (UML) yang ditempatkan di kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Bulukumba. 


Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menggelar pameran yang diikuti oleh badan publik dan para pelaku usaha yang berlangsung selama dua hari. 


Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen tahun 2019, yakni Jawa Barat, Papua Barat, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. 


Enggartiasto didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga melakukan video conference dengan empat kabupaten kota yaitu Sidoarjo, Serdang Bedagai, Padang, dan Parepare.


Dalam penandatanganan prasasti peresmian UML Kabupaten Bulukumba, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Muh Amral turut mendampingi Mendag Enggartiasto Lukita. 


Enggartiasto Lukita menyampaikan, tahun 2018 di Jerman, 60 persen barang yang dijual online rata-rata dikembalikan oleh konsumen. Dibandingkan di Indonesia, hanya sekitar 1 persen yang mengembalikan pada penjualnya. 


Setara dengan itu, pada tahun yang sama jumlah pengaduan konsumen di Jerman 16.090 pengaduan terhadap produk, sedangkan jumlah pengaduan yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia hanya 564 pengaduan. 


"Ini artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang baik hati dan pemaaf. Cenderung ngerimo atas produk atau layanan yang didapatkan," ungkapnya. 


Hal ini, lanjutnya merupakan fenomena menarik yang mencerminkan perbandingan perilaku konsumen di negara maju dan negara berkembang. Bagaimana perilaku konsumen menghadapi ketidakpuasan atas layanan produk saat proses transaksi berlangsung.


"Segala keluhan dari para konsumen harus kita tindak lanjuti dan selesaikan dengan baik," pintanya. 


Terkait peresmian UML, tahun 2018 Kemendag telah meresmikan 194 kantor UML,  dan tahun 2019 akan menyelesaikan 300 UML.  Enggartiasto berharap unit-unit tersebut dapat berjalan secara optimal. "Melalui UML, kita berharap dapat mewujudkan pasar tertib ukur di seluruh daerah wilayah Indonesia," kata Enggartiasto. 


Hal senada disampaikan Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, bahwa adanya UML sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen. 


"Kita harus memastikan alat ukur yang digunakan oleh para produsen atau pedagang sudah ditera oleh UML yang melekat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian," tuturnya. 


Dikatakannya fungsi kemetrologian itu untuk menjaga konsumen dalam proses transaksi yang menggunakan alat ukur sehingga bisa berjalan secara fair. "Ini namanya melindungi konsumen dan memastikan produsen atau pedagang dipercaya oleh publik," ujarnya.

 

  • Erwin Mappiara