Skip to main content

Versi ACC, Kejati Sulsel "Hilangkan" Enam DPO Tipikor, Berikut Identitasnya

Versi ACC, Kejati Sulsel "Hilangkan" Enam DPO Tipikor, Berikut Identitasnya
Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun saat rilis catatan akhir tahun 2018 di Kantor ACC Sulawesi, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (7/1/2019). (KABAR.NEWS/Lodi Aprianto)

KABAR.NEWS, Makassar - Catatan Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi menyebut terdapat enam orang yang masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait sejumlah tindak pidana korupsi, hilang atau lenyap dalam catatan DPO pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.



Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mengatakan pihak Kejati Sulsel sebelumnya telah merilis dan menyebutkan terdapat 31 orang DPO yang masih dalam pengejaran. Namun DPO yang dirilis Kejati Sulsel berbeda dengan data ACC sebanyak 37 orang.


"Dari 31 DPO kejaksaan, ada enam DPO yang tidak dimasukkan kedalam 31 nama orang yang dikejar. Jadi bukan 31 DPO tapi lebih dari pada itu," kata Kadir saat merilis catatan akhir tahun 2018 ACC Sulawesi di kantornya, Senin (7/1/2019) sore.


Untuk keenam DPO yang "lenyap" dalam catatan DPO Kejati Sulsel masing-masing, bernama Hendra Iskaq dan Trihario, yang terlibat pada kasus dugaan korupsi revitalisasi pabri gula PTPN XIV Sulsel, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 2.9 miliar. 


Kemudian, Syahrul Ramadhan dan Yhosimune Yamada, terlibat kasus dugaan korupsi dana pengangkutan kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) Kota Parepare tahun 2011, dengan kerugian negaran sebesar Rp 754 juta.


Sedangkan, Rusdianto Hasan terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan bermotor di Kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba tahun 2013 dan Joharis terlibat kasus dugaan korupsi kredit fiktif BRI Somba Opu, Makassar tahun 2003-2005.


"Dari enam orang DPO ini. Mereka tidak pernah dimasukan nama-namanya pada saat rilis akhir tahun Kejati Sulsel, kemarin," tambahnya.


Kadir menerangkan, bahwa kasus keenam tersangka dugaan korupsi tersebut dominan ditangani oleh Kejati Sulsel, selebihnya ditangani oleh Kejari Bulukumba dan Makassar. Tapi hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari kejaksaan sampai dimana kelanjutan kasus-kasus korupsi tersebut.


"Kami sudah cek ke lapangan langsung dan belum ada yang dilimpahkan ke pengadilan baik dari salah satu tersangka dari enam tersangka korupsi tersebut," pungkasnya.



Sebelumnya, sepanjang tahun 2018, Anti Coruption Commitee (ACC) Sulawesi mencatat, ada 92 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) mandek atau jalan ditempat yang ditangani oleh penegak hukum di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).


  • Lodi Aprianto

 

 

loading...