Skip to main content

Vaksin Ayam Dinilai Merugikan Peternak, DPRD Sinjai Gelar RDP

DPRD Sinjai
RDP tindaklanjut aspirasi terkait permasalahan bantuan ternak ayam yang dinilai merugikan masyarakat di Ruang Rapat Komisi II DPRD, Jumat (11/1/2019).

 

KABAR.NEWS, Sinjai - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tindaklanjut penyampaian aspirasi terkait permasalahan bantuan ternak ayam yang dinilai merugikan masyarakat di Ruang Rapat Komisi II DPRD, Jumat, (11/1/2019).


RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi II H. Abd Salam Dg.Bali didampingi Ibrahim, Hj. Fitrawati, A. Mappijanci, Mappiare, Nurbaya toppo, Evi Harviani, dan turut dihadiri perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), Ketua Asosiasi Peternak ayam serta para peternak ayam.


Baca Juga:


Kepala Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan DPKH Sinjai, Budiman mengungkapkan bahwa permasalah yang muncul saat ini ketika banyaknya terjadi kematian ayam setelah divaksin dan ayam yang mati kebanyakan ayam dari Jawa.


"Selain itu juga, hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara pihak Asosiasi dan peternak ayam," ujarnya.


Ketua Asosiasi Peternak M. Amar Nur menjelaskan bahwa dirinya mengaku tidak pernah meminta masyarakat untuk ikut di program ini.


"Jadi, semua itu murni masyarakat yang meminta sendiri ikut di kegiatan ini," pungkasnya.


Sementara itu salah satu perwakilan peternak, Nurjannah mengatakan yang jadi permasalahan karena banyaknya ayam peternak yang mati setelah divaksin dan setiap ayam yang mati tersebut mereka harus membayar senilai Rp.10.000 per ekor ayam yang mati.


”Kalau lebih banyak ayam yang mati dari pada yang hidup, berarti kita harus membayar Rp.10.000 per ekornya di kali banyak itu artinya kita tidak mendapat untung malahan kita rugi banyak karena setiap ayam yang sudah di vaksin pasti keesokan harinya ayam tersebut mati dan itu jumlah yang sangat banyak” jelasnya.


Maka dari itu Ketua Komisi II H. Abd Salam Dg. Bali mengambil kesimpulan bahwa Komisi II akan mendatangi Kementerian dan mempertanyakan kejelasan persoalan yang terjadi saat ini di masyarakat.


”Bagaimana bisa Pemerintah membuat program yang tidak ada MOUnya, tidak ada hitam diatas putih, dan seharusnya ini peternak harus dilatih betul sebelum mengadakan program ini,” ungkapnya.

 

  • Syarif

 

loading...