(OPINI) Utang Luar Negeri: Indonesia Bukan Sri Lanka

Oleh Anggota DPR RI, Amir Uskara

(OPINI) Utang Luar Negeri: Indonesia Bukan Sri Lanka
Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






Oleh Dr. H.M. Amir Uskara (Anggota DPR RI Fraksi PPP)


Kasus Sri Lanka ramai di jagat  maya Indonesia. Sri Lanka yang default membayar utang luar negeri  amat besar, 51 miliar dollar AS (Rp 731 triliun), oleh sebagian netizens, disepadankan dengan Indonesia. 


Betul, ekonomi Sri Lanka saat ini ambruk. Cadangan devisanya terkuras untuk membayar cicilan utang luar negeri. Sampai akhirnya Sri Lanka  mengumumkan gagal bayar utang LN, atau default


Utang LN Sri Lanka mencapai 51 miliar dollar AS, belum termasuk utang domestik yang diterbitkan pemerintah. Kasus default ini, rilis Kolombo, adalah krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir.


Para pejabat Sri Lanka menyebutkan, pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina adalah penyebab utama krisis tersebut. Kolombo kini tengah bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program pinjaman baru agar keluar dari krisis.


Bagaimana Jakarta? Samakah dengan Kolombo? Kita lihat: betul utang Indonesia jauh lebih besar dari Sri Lanka, sekitar Rp7 ribu triliun lebih. Atau hampir 10 kali lipat utang Sri Lanka. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa kondisi Indonesia jauh berbeda dengan Sri Lanka. 


Menurut Menkeu, pembiayaan utang Indonesia justru menurun dari tahun lalu (2021). Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga Maret 2022, pembiayaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp149,6 triliun. 


Jumlahnya terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp133,6 triliun dan pinjaman Rp16 triliun. Total pembiayaan utang itu turun 55,6 persen dari posisi Maret 2021 yang jumlahnya Rp336,9 triliun. 


Menurut Sri Mulyani, penyesuaian strategi pembiayaan terjadi dengan penurunan target lelang SBN, pergeseran global bonds, dan sejumlah strategi lainnya. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi Indonesia berbeda dengan Sri Lanka, yang saat ini mengalami krisis ekonomi. Indonesia justru sebaliknya. Pembayaran utang makin berkurang. 


Banyak orang menyamakan Indonesia dan Sri Lanka dalam hal keterkaitannya dengan utang dari Cina. Utang Sri Lanka memang sebagian berasal  dari Cina. Konon, sama dengan Indonesia. Dan konon pula, Cina sengaja menjebak debitor sedemikian rupa agar tidak bisa membayar. Ujungnya Cina akan megambil alih ekonomi negara debitor. 


Narasi ini, jelas tidak tepat. Sebab negara kreditor mana pun, baik Cina maupun AS, kalau debitornya  tidak mampu bayar, pasti minta kompensasi tertentu.  Dan harap tahu, istilah “jebakan Cina” atau Chinese Debt Trap dipopulerkan Amerika yang kalah gesit untuk membantu atau memberi utang kepada negara-negara Afrika. 


Faktanya kini banyak negara Afrika yang dibantu Cina pertumbuhan ekonomiya makin bagus. Contoh yang paling mengesankan adalah Ethiopia. Negeri miskin ini, setelah diberi utang Cina, pertumbuhan ekonominya naik, mencapai 8,5 persen lebih tiap tahun.


Sri Lanka adalah bagian penting dari Belt and Road Initiative yang diinisiasi Cina, sebuah rencana jangka panjang untuk mendanai dan membangun infrastruktur yang menghubungkan China dengan seluruh dunia. Namun Washington menyebut proyek itu sebagai "jebakan utang" Cina untuk negara-negara yang lebih kecil dan lebih miskin. 


Jelas  Beijing  menolak tuduhan itu. Ini karena Barat juga memberikan utang cukup besar ke Sri Lanka. Cina hanya kreditor terbesar keempat setelah lembaga keuangan global (Barat), lalu Bank Pembangunan Asia dan Jepang. 


Kembali pada utang Indonesia. Saat ini, utang Indonesia mencapai sekitar Rp7 ribu triliun. Tepatnya, sesuai rilis Kementerian Keuangan, per-Maret 2022 utang Indonesia  mencapai Rp7.052,5 triliun.


Benar, dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan. Pada November 2021, rasio utang terhadap PDB adalah 39,84 persen, sementara sebulan sebelumnya 39,69 persen.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah Indonesia masih sanggup membayar utang plus bunganya. Pertumbuhan ekonomi, jelas Sri Mulyani, adalah tolok ukurnya.


Sebagai informasi, utang pemerintah Indonesia saat ini paling besar berasal  dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp5.889,73 triliun yang terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 


Selain SBN domestik, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas  sebesar Rp1.274 triliun per November 2021. Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman LN Rp823,81 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp12,48 triliun. Jika dirinci lagi,  pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp302,59 triliun; pinjaman multilateral Rp463,18 triliun; dan commercial banks Rp41,26 triliun. 


Menurut Sri Mulyani,  angka utang pemerintah dan rasionya terhadap PDB  masih aman. Pasalnya, tingkat utang tersebut masih di bawah batas maksimal yang tertuang  dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60 persen terhadap PDB.


“Rasio utang relatif terjaga karena realisasi sementara pembiayaan utang neto pada 2021 lebih rendah Rp310 triliun dari target APBN 2021,” jelas Sri Mulyani. Di samping itu, pemerintah  juga diselamatkan oleh momentum kenaikan harga sejumlah komoditas yang mengerek penerimaan negara jauh di atas target. Terutama penerimaan yang bersumber dari pajak.


Kondisi ini pun mengerek total pendapatan negara mencapai Rp2.003 triliun atau setara dengan 114,9 persen dari  target yang tertuang di dalam APBN 2021 yakni Rp1.743 triliun (Kompas.com, Maret 2022).


Dengan kata lain, terkendalinya rasio utang disebabkan karena pemerintah mendapatkan berbagai momentum yang mampu menjadi penopang besarnya kebutuhan pembiayaan.


Apa kesimpulan dari informasi dan kalkulasi perekonomian Indonesia tersebut di atas? Indonesia berbeda dengan Sri Lanka. Utang Indonesia masih terkendali. Bahkan secara prosentase, pembiayaan utang dalam APBN makin kecil. 


Jadi? Pemerintah masih sanggup membayar utang pokok dan bunganya. Sehingga  tuduhan Indonesia akan masuk ke dalam “Chinese Debt Trap” jelas stidak beralasan. 


Walhasil ekonomi Indonesia masih aman dan terus membaik. Meski terganggu pandemi.