Skip to main content

Unras di DPRD, ASP Desak Pansus Tak Akomodir Tambang Pasir Laut dalam Ranperda RZWP3K

Aksi unjuk rasa Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) di depan Kantor DPRD Sulsel, di jalan urip Sumoharjo Makassar, Jumat (9/11/2018) pagi. (KABAR.NEWS/Arya)

KABAR.NEWS, Makassar - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (9/11/2018) pagi.

Dalam aksinya, massa ASP membentangkan spanduk sepanjang kurang-lebih 8 meter bertulis “Stop Reklamasi Selamatkan Pesisir Kota Makassar” dan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah.

ASP dalam pernyataan sikapnya, meminta kepada Pansus Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Sulsel bersama Pemprov, agar menghapus pasal mengenai alokasi ruang tambang pasir laut dalam draf ranperda tersebut.

Menurut ASP dalam pernyataan sikapnya, aktivitas penambangan pasir yang sebelumnya dilakukan di pesisir Kabupaten Takalar untuk menimbun kawasan Reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) dan New Port Makassar (NPM), telah meninggalkan masalah ekologis dan sosiologis bagi masyarakat nelayan.

“Hasil riset Walhi Sulsel menyebutkan dampak penambangan pasir laut tersebut menyebar di 23 desa di Kabupaten Takalar Abrasi 20-30 meter di pesisir Galesong raya dan tambak ikan masyarakat mengalami kerusakan,” tulis ASP dalam pernyataan sikapnya.

“Itu semua karena penambangan pasir laut. Karena lokasi penambangan pasir 2-5 mil dari pesisir,” demikian kutipan pernyataa ASP.

Dengan dampak itu, ASP meminta agar Pansus mempertimbangkan dampak-dampak tersebut dalam menyusun draf Ranperda RZWP3K yang kini memasuki tahap finalisasi.

Pantauan KABAR.NEWS, tak terlihat anggota DPRD Sulsel atau anggota Pansus RZPW3K yang menerima aspirasi ASP yang berlangsung kurang lebih satu jam ini.

  • Arya Wicaksana


loading...