Skip to main content

UMP 2019 Naik 8,03%, Kadin: Produktivitas Harus Sejalan

Kadin
Ketum Kadin, Rosan Roeslani.


KABAR.NEWS, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Penetapan UMP tersebut, menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin). 


Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani mengaku Kadin tidak mempermasalahkan terkait kenaikkan UMP pada tahun 2019, tetapi dia meminta adanya peningkatan produktivitas buruh dan pekerja dalam bekerja.


Baca Juga: 


"Yang mesti kita ingat juga adalah produktivitas. Ini yang menjadi masukan dari dunia usaha dan investor luar. Di satu sisi, kita tahu ini (UMP) akan naik tiap tahunnya, tetapi pengukuran dari produktivitas itu yang perlu dipikirkan. Kalau tidak, perbandingan antara produktivitas dan cost akan makin merenggang," ujarnya dikutip dari detikcom saat di Hotel Ritz Carlton, Senin (23/10/2018).


Ia mengungkapka soal produktivitas kerja Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, Rosan mengaku Indonesia masih tertinggal.

 

Menurut catatannya, saat ini Indonesia masih berada pada peringkat 5 untuk tingkat produktivitas pekerja di kawasan Asia Tenggara. Ke depan, Rosan berharap ada peningkatan produktivitas sehingga investor tetap tertarik untuk masuk ke Indonesia.


"Nah kita coba untuk tingkatkan produktivitas para pekerja kita juga. Itu penting. Kalau tidak nanti kita akan mengalami kendala dalam meningkatkan investasi masuk ke indonesia," lanjutnya.


Selain produktivitas, terakhir ia juga menyinggung soal dampak positif perang dagang yang harusnya bisa dimanfaatkan Indonesia, yaitu keluarnya investasi dari China.


"Karena dengan adanya trade war ini investasi bisa lebih masuk ke negara-negara Asia Tenggara. Tapi kita lihat dari beberapa report ini (investasi yang keluar dari China) masuknya ke Malaysia, Thailand, Vietnam. Yang Masuk ke Indonesia masih belum. Kalau kita lihat FDI (Foreign Direct Investment) negara-negara itu melonjak cukup signifikan dalam akhir-akhir ini. Jadi menurut kita PR kita mengenai peningkatan produktivitas, UU Perburuhan harus kita perbaiki," pungkasnya.
 



loading...