Skip to main content

Uji Nyali Jalur Perseorangan

iyl
Danny Pomanto dan Ichsan Yasin Limpo (int)

 

KABAR.NEWS, Makassar - Pilgub dan Pilkada 13 kabupaten/ kota di Sulsel 2018 mendatang, mencetak sejarah baru. Pasalnya ini merupakan kali pertama ada pasangan cagub dan cawagub yang maju lewat independen, yakni Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka). Selain itu, petahana Makassar Moh Ramdhan "Danny" Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), juga memastikan maju lewat jalur perseorangan.

 

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla mengatakan, jalur independen memiliki kelebihan tersendiri pada hajatan politik, apalagi jika disokong dukungan partai politik. Bukti dukungan rakyat ke pasangan calon adalah suara riil di lapangan. Begitu juga dengan sebaran dukungan di setiap daerah. Modal bukti dukungan tersebut, kata dia, akan menjadi rujukan untuk menjajaki kantong suara dan potensi wilayah untuk menggarap suara. 

 

"Memang kalau melihat bukti dukungan riil sebagai modal suara. Suara yang diprediksi akan diperoleh, calon independen itu memiliki kelebihan, karena ada modal dukungan politik yang dimiliki," kata Adi--sapaan akrabnya, Kamis (30/11/2017).

 

Apalagi, saat ini, syarat perseorangan jauh lebih berat dari periode sebelumnya, khususnya jumlah numerik minimal bukti dukungan yang jauh lebih besar. "Itu kan menunjukan bahwa calon independen itu ada dukungan riil pemilik suara," tuturnya. 

 

Sehingga, pasangan calon independen bisa mengukur basis dukungan, begitu juga kantong suara yang efektif digarap. "Itu juga menjadi kekuatan yang riil bagi calon yang bersangkutan," kata dia.

 

Dijelaskan pula, tidak mudah menjadi calon independen, dengan mengumpul bukti dukungan butuh waktu dan tenaga, begitu juga dengan pengawalan verifikasi administrasi dan faktual yang konsolidasi politik dan militansi tim.

"Itu saya mengangkat jempol-lah ke IYL-Cakka. Dan itu kan reputasi yang tidak dimiliki di daerah lain selama Pilkada juga kan, apalagi ini tingkat provinsi, kan kalau kabupaten/ kota sudah banyak. Saya kira ini instrumen politik yang patut diangkat sebagai studi kasus yang menarik," tandasnya.


Referensi menganalisa potensi suara

Hal senada dikatakan oleh Direktur Epicentrum Politica (EP), Iin Fitriani. Menurutnya bukti dukungan bisa menjadi salah satu referensi yang efektif untuk menganalisa potensi suara. Baik itu basis lawan maupun basis pendukung pasangan calon bersangkutan. "Ini adalah salah satu referensi, tentu saja efektif sebagi bahan perbandingan strategi untuk mengupdate kantong suara," tuturnya.

 

Dia mengatakan, jika dikelola dengan baik. Data bukti dukungan rakyat ini akan menjadi medium antara untuk bertahan di puncak kemenangan. "Itu bisa menjadi modal awal yang jika dikelola dengan baik, hasilnya bisa sesuai harapan," tandasnya.

 


Syarat berat, beban berlipat

Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, persyaratan dukungan minimal untuk calon perseorangan yang ingin maju di Pilkada terlalu berat. Dari 17 provinsi yang akan melangsungkan Pemilihan Gubernur 2018, ada delapan calon perseorangan yang mendaftar. Namun, dari delapan calon tersebut, hanya tiga calon yang dinyatakan diterima. "Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sisanya, dinyatakan tidak memenuhi syarat," ucap Titi.

 

Titi menjelaskan, beratnya persyaratan untuk calon perseorangan utamanya karena minimal dukungan yang angkanya tidak moderat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan yang maju dalam Pilgub berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih (DPT pilkada terakhir).

 

Rinciannya yaitu 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta, 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta-6 juta, 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta, dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta. Untuk memenuhi minimal dukungan itu, calon perseorangan juga harus berkerja keras karena mengandalkan modalitas sendiri. Hal ini tentu saja berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik. "Sulitnya maju menjadi calon perseorangan karena syarat yang berat, membuat beban  makin berlipat ganda," imbuh Titi.

 

  • Ruslan Siregar/ Arya Wicaksini