Skip to main content

Tuai Banyak Kritik, Polda Sulsel Izinkan Demonstrasi Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres 

Demo revisi UU bermasalah
Demonstrasi di Gedung DPRD Sulsel, beberapa waktu lalu / Irvan Abdullah

KABAR.NEWS, Makassar - Setelah menuai banyak kecaman aktivis, Polda Sulsel melunak untuk memberikan izin terkait pelarangan menyuarakan aspirasi, dalam bentuk demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) yang akan diselenggarakan pada 20 Oktober 2019 mendatang. 

 

Diizinkannya mahasiswa dan masyarakat menggelar unjuk rasa jelang pelantikan pasangan pimpinan negara bertolak belakang dengan pernyataan polisi sebelumnya. 

 

Imbauan yang disebar ke seluruh daerah di Indonesia itu, umumnya terkait pelarangan unjuk rasa jelang momen pelantikan. Polisi bahkan menyatakan bakal menindak tegas demonstran yang nekat bereaksi. 

 

"Boleh (demo) tapi harus tertib, yang penting jangan rusuh,” singkat, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, Rabu (15/10/2019). 

 

Baca berita sebelumnya : Polisi Ancam Tindak Tegas Demonstran Hingga Hari Pelantikan Presiden dan Wapres 

 

Pernyataan tersebut menuai banyak kritikan beberapa aktivis di Makassar. Salah satunya dari ketua Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM), Fajar Hidayat Asbar.

 

"Saya rasa pihak kapolda tidak memahami bahwa aksi unjuk rasa itu di lindungi UU. Tidak ada alasan pihak kepolisian melarang dan mengatakan ilegal terhadap aksi unjuk rasa,” katanya. 

 

“Pemberitahuan aksi itu cuman penyampaian, tidak perlu dibalas. Mudah-mudahan kapolda paham apa itu unjuk rasa. Terkait aksi unjuk rasa sebelum pelantikan, apa masalahnya? Ini kan tentang tuntutan," ungkap Fajar.

 

 

(Reza Rivaldy/CP/A)

 

 

 

loading...