Triwulan IV 2020, Utang Indonesia Capai Rp 5.845 T

Utang luar negeri Indonesia terbesar berasal dari Bank Sentral dan pemerintah.

Triwulan IV 2020, Utang Indonesia Capai Rp 5.845 T
Ilustrasi. (Foto: Internet)












KABAR.NEWS, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Triwulan IV tahun 2020 mengalami peningkatan 3,5 persen dibandingkan pada periode sama tahun sebelumnya (yoy). BI mencatat ULN Indonesia mencapai USD 417,5 miliar atau setara Rp 5.845 triliun (kurs Rp 14 ribu). 

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan ULN Indonesia merinci utang Indonesia sepanjang triwulan IV tahun 2020, dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) mencapai USD 209,2 miliar dan ULN dari sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 208,3 miliar.

"ULN Pemerintah tumbuh hingga mencapai USD 206,4 miliar meningkat 3,3% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III-2020 yang sebesar 1,6% (yoy)," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/2/2021). 

Ia menjelaskan perkembangan ini didukung oleh terjaganya kepercayaan investor sehingga mendorong masuknya aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, kata dia, adanya penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program PEN. 

"Meski terjadi peningkatan akan tetapi ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," ujarnya. 

Ia menegaskan ULN untuk mendukung belanja prioritas di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,9% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,7%), sektor jasa pendidikan (16,7%), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,9%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,1%).

"Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ULN RI sebenarnya mengalami penurunan hingga 3,9 persen. Penurunan ULN terjadi karena ada perlambatan pada pertumbuhan ULN swasta," tuturnya. 

Pertumbuhan ULN swasta pada akhir triwulan IV-2020 tercatat 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,2 persen (yoy). Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ULN RI sebenarnya mengalami penurunan 0,4 persen dari pertumbuhan yang sebesar 3,9 persen.

"Penurunan ULN terjadi karena ada perlambatan pada pertumbuhan ULN swasta. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir triwulan IV-2020 tercatat 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,2 persen (yoy). Perkembangan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam," ungkapnya.

Pada akhir triwulan IV-2020, ULN PBLK tumbuh sebesar 6,4 persen (yoy), melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 8,4 persen (yoy). Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 4,7 persen (yoy), lebih besar dari kontraksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 0,9 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,1 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Struktur ULN yang sehat tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan IV 2020 yang tetap terjaga di kisaran 39,4%, meskipun meningkat dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 38,1%," tegasnya.

Erwin menambahkan struktur ULN Indonesia yang tetap sehat itu juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucapnya.

Erwin menambahkan peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.