Toraja Utara Larang Acara Rambu Solo' dan Tuka' Selama PPKM Level 3

Hasil rapat kerja DPRD dengan Satgas Covid-19 Torut

Toraja Utara Larang Acara Rambu Solo' dan Tuka' Selama PPKM Level 3
Foto Ilustrasi. Polisi saat membubarkan acara Rambu Solo' di Dusun Buntu Sia Lembang Sa'dan Tiroallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara (Torut), Senin (28/12/2020). (IST)






KABAR.NEWS, Rantepao - Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, memutuskan melarang kegiatan Rambu Solo' atau upacara adat kematian dan Rambu Tuka' atau acara adat pernikahan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.


Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat kerja Satgas Covid-19 dengan DPRD Torut pada Rabu (18/8/2021). Dari pertemuan itu, mayoritas anggota dewan meminta Bupati Yohanis Bassang merevisi surat edarannya Nomor 1.343/VIII/2021 tentang perpanjangan PPKM.


Ketua DPRD Torut Nober Rante Siama mengatakan, surat edaran bupati yang mengizinkan acara kebudayaan dihadiri 25 persen tamu menuai pro dan kontra dari anggota dewan, khususnya di Komisi I.


"Surat Edaran Bupati Toraja Utara belum mengakomidir secara keseluruhan terkait dengan situasional penyebaran covid di Toraja Utara yang sesungguhnya, sehingga Surat Edaran bupati tersebut perlu dilakukan pengkajian ulang atau evaluasi," ujar Nober dalam rapat tersebut.


Sementara Wakil Bupati Torut, Frederick V. Palimbong dalam rapat menyampaikan, surat edaran tersebut telah melalui pengkajian bersama unsur Forkopimda sebelum diterbitkan.


"Proses pengambilan keputusan kegiatan Rambu Solo' dan Rambu Tuka' kita tetapkan dapat dilaksanakan dengan catatan bahwa keluarga yang hadir hanya 25 persen," terang Dedy sapaan Wakil Bupati Torut.


Adapun untuk kegiatan belajar mengajar, kata Dedy, bahwa dalam redaksi dalam surat edarat tersebut berbunyi "dapat dilaksanakan", bukan berarti harus dilaksanakan.


"Proses belajar mengajar dalam SE ini dapat dilaksanakan, kembali ke pihak sekolah dengan melihat kondisi daerahnya. Apakah akan melakukan tatap muka atau masih tetap daring. Ini dapat dilaksanakan, bukan harus dilaksanakan," katanya.


Wakil Ketua DPRD Torut Samuel T. Lande' yang mengganti Ketua DPRD dalam rapat tersebut, memutuskan DPRD meminta kepada pemerintah untuk tetap mengikuti Inmendagri nomor 32 dengan meninjau kembali 5 rekomendasi yang telah diberikan.


"Kita jangan membohongi diri sendiri, tak dapat dipungkiri penyebaran wabah pandemi Covid-19 kasus terbesar terjadi pada kegiatan kemasyarakatan seperti  Rambu Tuka' dan Rambu Solo," klaim Samuel.


Dia mengklaim, dua kegiatan kebudayaan tersebut merupakan klaster penyebaran Covid-19 terbanyak di Torut. Samuel menceritakan, beberapa hari lalu ada salah satu warga yang meninggal terpapar virus mematikan ini stelah mengikuti acara Rambu Solo'.


"Ada warga kita meninggal yang asalnya dari Papua saat mengikuti kegiatan Rambu Solo' terpapar Covid-19 dan akhirnya meninggal dunia. Kita berbicara fakta berdasarkan lapangan, jadi kita jangan membohongi diri sendiri sebab mana mungkin kita bisa memantau mana masyarakat yang sudah melakukan antigen, swab dan hanya masuk satu pintu dalam kegiatan Rambu Solo'," terang Samuel.


Dari raker tersebut, DPRD bersama Satgas Covid-19 Torut menyetujui untuk meniadakan Rambu Tuka' dan Rambu Solo' juga kegiatan lainnya yang mengumpulkan banyak orang.


Sementara, acara Rambu Solo' dan Rambu Tuka' yang sudah mendapatkan izin akan tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk rekomendasi DPRD Torut lainnya, akan ditinjau ulang oleh Satgas Covid-19 Torut.


Penulis: Febriani/B