Skip to main content

Tolak Permohonan PK Baiq Nuril, Hakim MA Diduga Lakukan Maladministrasi

Tolak PK Baiq Nuril, Hakim MA Diduga Lakukan Maladministrasi
Aksi penolakan eksekusi terhadap Baiq Nuril di sejumlah kota Indonesia. (Antara Foto via BBC)

KABAR.NEWS, Jakarta - Hakim Mahkamah Agung (MA) dinilai oleh Ombudsman RI keliru, karena menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana Baiq Nuril dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).


Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, berpendapat hakim MA dalam mengadili kasus Baiq Nuril itu dinilai tidak mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.


Bahkan Ninik menilai, ada potensi maladministrasi yang dilakukan Hakim MA karena menolak PK dari guru asal Nusa Tenggara Barat tersebut.


"Menurut pendapatan saya memang ada potensi maladministrasi. Tentu kami akan mendalami nanti,setidaknya ada penyalagunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam penanganan kasus ini," ujar Ninik Rahayu, di Jakarta, Minggu (7/7/2019) dikutip dari RMOL.


Ninik menyebut, hakim MA dalam menolak permohonan PK Baiq Nuril, telah mengabaikan Perma Nomor 37 Tahun 2017 khususnya Pasal 6. Aturan itu berbunyi, mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. 


"Perma ini-kan produk hukum Mahkamah Agung sendiri, tetapi justru dikesampingkan. Nah tentu ini menjadi catatan tersendiri bagi MA untuk segera melakukan koreksi terhadap hakim yang memutus perkara ini, begitu," katanya.


Menurut Ninik, hakim MA telah gagal dalam membaca posisi dan kondisi Baiq Nuril, yang sebetulnya korban malah dijadikan tersangka UU ITE. 


"Ini juga ada kewenangan lembaga Yudikatif, maka tadi yang saya sampaikan MA perlu melakukan koreksional sistem melalui amnesti bersama pemerintah," tandasnya.


Sesuai putusan kasasi MA, Baiq Nuril yang mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.