Tolak Penonaktifan, Ketua RT dan RW Mengadu ke DPRD Makassar

Tujuh fraksi DPRD Makassar sepakat menolak penonaktifan Ketua RT, RW, dan LPM.

Tolak Penonaktifan, Ketua RT dan RW Mengadu ke DPRD Makassar
Tujuh fraksi di DPRD Makassar menyetujui penolakan penonaktifan Ketua RT,RW, dan LPM. (Foto: Istimewa)






KABAR.NEWS, Makassar - Rencana Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto akan menonaktifkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) mendapatkan perlawanan. Bahkan sejumlah Ketua RT-RW dan LPM mengadu ke DPRD Makassar, Senin (12/4/2021). 

Ketua LPM Sinrijala, Susanto B mengaku rencana Danny Pomanto menonaktifkan ketua RT-RW dan LPM merupakan sebuah preseden buruk. Ia mengaku Ketua RT dan RW serta LPM masa jabatannya belum berakhir. 

"Keputusan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Masa jabatan kami belum berakhir, selain itu yang memilih kami juga warga," ujarnya di Kantor DPRD Makassar. 

Ia menyampaikan seharusnya Wali Kota Makassar berpegang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2001 tentang pemberhentian pengurus RT, RW dan LPM.

“Biarkan mereka tetap menjalankan pengabdian sampai masa baktinya pada tahun 2022 dan pemilihannya disesuaikan dengan prosedur  yang diatur dalam undang-undang,” ucap dia.

Tak hanya itu, upaya tim sukses Danny Pomanto, Bassi Barania juga menjadi sorotan Ketua RT, RW dan LPM. Ia mengatakan hal tersebut akan berpotensi merusak tatanan di masyarakat dan menimbulkan keributan. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengaku rencana penonaktifan Ketua RT, RW, dan LPM oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto tidak perlu dilakukan. Ia mengatakan hal tersebut sangat bertentangan dengan Perda dan Perwali. 

"Itukan bertentangan dengan Perda dan Perwali yang sebelum sudah sama-sama kita sepakati. Lebih bijaksana kalau Pak Wali Kota tidak melakukan (penonaktifan) tersebut," kata dia. 

Ketua Demokrat Makassar itu mengaku setelah rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, pihaknya akan menyurati Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto. Apalagi tujuh fraksi di DPRD Makassar sudah sepakat menolak rencana Danny tersebut. 

"Tadi ada tujuh fraksi yang sepakat menolak penonaktifan. Dan kita akan mengirim surat ke Wali Kota Makassar soal hasil RDP ini," ucapnya.