Skip to main content

Tolak Eksekusi Lahan, Ratusan Warga Cambalagi Maros Siaga Satu

demo
Ratusan warga Cambalagi siaga satu menolak penggusuran (IST)

KABAR.NEWS, Maros -  Ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Maros Bersatu (FMB), menggelar aksi siaga satu, terkait rencana eksekusi lahan empang di dusun Cambalagi Desa Tupabbiring, kabupaten Maros Sabtu, (20/01/2018).

 

Aksi siaga satu yang dilakukan oleh ratusan warga ini, untuk menghadapi rencana eksekusi lahan empang yang dikabarkan akan berlangsung pada Senin mendatang oleh pengadilan negeri (PN) Maros.

 

"Berkumpulnya warga sebagai bentuk dukungan moral dan psikologis dalam membela kebenaran, mencari keadilan demi mempertahankan hak masyarakat Cambalagi atas tanahnya," ungkap Koordinator FMB Tolak Eksekusi Cambalagi, Abrar Rahman.

 

Suasana Dusun Cambalagi seketika mencekam ketika ratusan warga berbondong-bondong datang memenuhi ruas jalan di dusun Cambalagi dengan membawa senjata tajam, berupa parang, badik, bambu runcing, tombak, panah bahkan busur sebagai senjata perlawanan terakhir jika eksekusi tetap dilakukan.

 

"Kami siap menghadang dan menghalau upaya eksekusi itu, apapun konsekuensinya, walaupun nyawa kami jadi taruhannya," tandas Abrar.

 

Abrar menjelaskan, kasus ini bermula pada tahun 2000 silam, yang dimana penggugat dalam hal ini Yunus Sattar dkk, mulai menggugat Ahli Waris Alm. H. Nurung kadir. dkk ke Pengadilan Negeri Maros berupa tanah/empang seluas 35 Ha yang diklaim miliknya. Dengan mengajukan batas-batas antara lain, sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan sungai/empang milik Bayang dan Kaluku, sebelah selatan berbatasan dengan sungai dan barat berbatasan dengan sungai.

 

"Ketika itu Hakim PN Maros sebelum memutuskan perkara ini, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat dan akhirnya kemudian memutuskan gugatan penggugat ditolak, karena tidak jelasnya bukti-bukti kepemilikan yang diajukan penggugat (Yunus Sattar dkk) serta tidak jelasnya batas-batas yang diajukan," terangnya.

 

Abrar melanjutkan, pada tahun 2007 lalu Yunus Sattar dkk kembali menggugat di PN Maros dengan bukti-bukti yang sama yang diajukan di tahun 2000 atau dengan kata lain tidak ada bukti baru yang diajukan di depan persidangan. 

 

Namun pihaknya menilai terdapat keanehan pada Hakim PN Maros yang saat itu memutuskan untuk memenangkan penggugat tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan tergugat di muka persidangan berupa sertifikat tanah.

 

"Pada tahun 2008 pihak tergugat (Alm. H. Nurung Kadir. dkk), melakukan upaya hukum dengan Banding ke Pengadilan Tinggi SulselBar dan Kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada tahun 2010, namun upaya kami selaku tergugat selalu gagal, hal ini dikarenakan putusan pengadilan tingkat Banding dan Kasasi dan PK hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN Maros yang hemat kami adalah putusan sangat keliru dengan dugaan adanya praktik suap-menyuap antara penggugat dengan hakim yang menyidangkan kasus ini," bebernya.

 

Pihaknya menilai, terdapat kesalahan  yang dilakukan oleh Hakim PN Maros pada tahun 2007 lalu, yang tidak melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung tentang perkara perdata kasus tanah yang mewajibkan hakim melakukan pemeriksaan  untuk menghindari kesalahan objek yang disengketakan.

 

"Berdasarkan putusan pengadilan disebutkan bahwa ukuran yang dimaksud dalam batas-batas tersebut ialah 35 Ha, sementara fakta dilapangan ialah 200 Ha. Karena itu kami tegaskan bahwa eksekusi putusan tersebut tidak dapat dilakukan, dikarenakan ada banyak masyarakat yang berada dalam batas-batas wilayah yang disebutkan, sementara tidak terkait dengan pihak-pihak yang berperkara dan terancam akan ikut serta diambil haknya jika eksekusi tetap dilakukan," ujarnya.

 

Diketahui, sejak Rabu kemarin warga juga  telah membuat posko siaga yang dijaga ketat selama 24 jam, untuk mengantisipasi terjadinya eksekusi.

 

Sementara itu, Panitera PN Maros, Muhammad Takdir saat dikonfirmasi awak media mengatakan, hingga saat ini belum ada jadwal  eksekusi lahan. Hingga kini pemerintah desa diberi waktu untuk sosialisasi ke masyarakat perihal batas dan luasan yang akan dieksekusi.

 

“Kita masih menunggu pemerintah desa setempat melakukan sosialisasi dulu. Terkait sarana umum, sudah ada perdamaiannya dan tidak akan dieksekusi,”singkatnya.

  • Asiz