Skip to main content

Titah Megawati untuk Kader PDIP: Kawal Kebijakan Pemerintah

PDIP
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menutup Rakorda PDI di JI Expo, Jakarta, Jumat (11/1/2019).(IST)


KABAR.NEWS, Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 2019 menghasilkan 12 rekomendasi politik. 


Rekomendasi dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, sesaat sebelum Rakornas yang sekaligus perayaan HUT ke-46 PDIP ditutup yang digelar di JI Expo, Jakarta, Jumat (11/1/2019). Pembacaan keputusan dan rekomendasi dilakukan di hadapan para peserta, serta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.


Baca Juga:

 



Poin terpenting dari 12 rekomendasi adalah penugasan kepada seluruh kader PDIP untuk mengarahkan, mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan-kebijakan politik pemerintah pusat tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi Pancasila.


"Hal itu sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, berpijak pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan haluan politik Trisakti," kata Puan saat membacakan rekomendasi.


Rekomendasi lainnya membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lembaga itu berfungsi mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai upaya membumikan Pancasila.


PDIP, kata Puan, meyakini bahwa jalan demokrasi dalam sistem politik Indonesia adalah pilihan terbaik. Namun demikian, demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang berdasar dan bersumber dari nilai-nilai dan kearifan bangsa Indonesia, yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri utama Demokrasi Pancasila.


Pada kesempatan itu, Puan juga mengatakan rakornas merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk meminta kepada pemerintah dan DPR agar membudayakan praktik demokrasi Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan menjiwai, baik dalam tataran normatif maupun praksis kehidupan berbangsa dan bernegara.


"Secara terstruktur (membudayakan praktik denokrasi Pancasila, Red) melalui kurikulum pada lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan, serta partai politik," kata Puan.
 

 

loading...