Skip to main content

Tim Hukum Bur: Ada Kejanggalan Putusan Majelis Hakim

sidang
Suasana Sidang Putusan Burhanuddin Baharuddin di Pengadilan Tipikor. (KABAR.NEWS/Andi Frandi)

KABAR.NEWS, Makassar - Tim kuasa hukum terpidana mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin, menganggap putusan majelis hakim dalam memberikan vonis terhadap kliennya keliru. 

Baron Harahap, salah satu penasihat hukum Bur pasca sidang menilai pertimbangan yang dibacakan Yuli Effendi selaku ketua majelis hakim sangat dangkal.

"Saya tidak membayangkan bahwa pertimbangan putusan ini hanya kurang lebih dari tujuh lembar," ujarnya

Ia menambahkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim sangat janggal. Salah satunya kata dia, Bur tidak lagi memiliki kewenangan saat mengeluarkan izin prinsip karena sudah memberikan kewenangan delegatif kepada kepala dinas yang mengurusi dengan PT Insan Karya. 

Selain itu lahan transmigrasi yang menjadi polemik hakim sama sekali bukan lahan negara. Meski menyebut lahan tersebut sebagai lahan pencadangan, tetapi lahan itu bukan lahan negara karena dimiliki oleh masyarkaat yang terbukti dengan surat-surat tanah masing-masing. 

"Ini juga diakui sendiri oleh hakim, meski tidak ada uang yang mengalir satu rupiah pun tetapi hakim menyebut ada kerugian negara. Mengenai pembebasan lahan itu di luar kehendak pak Burhanuddin itu kehendak perusahaan kan aneh sekali melimpahkan kesalahan perusahaan ke pak Burhanuddin," terangnya

Pasca vonis, tim hukum Bur tengah mencari kejanggalan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk dijadikan landasan dalam mengajukan upaya hukum lanjutan. 

Sementara itu jaksa penuntut umum (JPU) juga masih memikirkan langkah selanjutnya atas putusan majelis hakim yang lebih ringan dari tuntutannya. 

"Jadi kita dari jaksa pikir-pikir. Pengacaranya juga pikir-pikir,"kata Ahmad Yani salah satu JPU

Diketahui, Bur divonis hukuman 3 tahun 8 bulan penjara serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan tipikor Makassar. 

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim, Yuli Effendi, mantan bupati Takalar ini dinyatakan bersalah dalam kasus penjualan lahan negara di Desa Laikang, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar. 

Bur terbukti melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

  • Andi Frandi

 

loading...