Skip to main content

Tepis Tudingan Polda Sulsel, Kejati Siap Terima Tahap Dua Kasus Gedung PWI

Tepis Tudingan Polda Sulsel, Kejati Siap P21 Kasus Gedung PWI
Gedung PWI Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar. (Foto/Google Street View)

KABAR.NEWS, Makassar - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel akhirnya angkat bicara terkait perkara dugaan korupsi komersialisasi aset Pemerintah Provinsi  Sulsel, yakni Gedung PWI di Jalan Ap Pettarani, Kota Makassar.


Baca juga: Miris, Seorang Hakim Digerebek Warga Diduga Mabuk dan Pesta Seks di Rumah Dinas


Pihak Kejati menepis tudingan yang kerap dilontarkan oleh Polda Sulsel terkait ketidaksiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel dalam menerima tahap dua kasus yang menjerat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), ZGO, sebagai tersangka ini adalah tidak benar. 


Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Pidum) Kejati Sulsel, Salahuddin menegaskan bahwa pihaknya sejak awal sudah siap untuk menerima tersangka dan barang bukti tersangka dugaan korupsi sewa gedung PWI.


"Jaksa sejak menerbitkan P-21 sudah siap untuk menerima tahap dua terhadap perkara tersebut. Tentunya tahap dua itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Salahuddin, Sabtu (19/1/2019) sesat lalu.


Salahuddin menjelaskan, pelaksanaan tahap dua merupakan kewenangan penyidik Polda Sulsel setelah perkara dinyatakan lengkap. Dan jaksa juga wajib menerima tahap dua itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Siap lahir batin tahap dua. Tak ada alasan menolak atau pun menunda Pelaksanaan tahap 2 selama itu dilakukan dengan sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.


Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengaku belum dilakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan, karena menanti kesiapan dari pihak jaksa. "Masalah PWI itu, sebenarnya sudah P-21 dan tinggal menunggu sinyal aja dari kejaksaan," kata Dicky.


Diketahui dalam kasus ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), ZGO ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik  Ditreskrimsus Polda Sulsel, karena diduga mengkomersilkan aset Pemprov Sulsel berupa gedung dan tanpa mengantongi izin dari Pemprov Sulsel selaku pemilik aset.


Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi Digagalkannya Peredaran Narkoba di Rutan Sinjai

Selain itu, hasil uang sewa atas aset tersebut diduga tak disetorkannya ke kas daerah Pemprov Sulsel. Sehingga atas perbuatannya diduga merugikan negara dan juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.


Adapun hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, ditemukan terjadi kerugian negara sebesar Rp 1.634.306.366. Atas perbuatannya, ZGO disangkakan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.


  • Lodi Aprianto