Skip to main content

Tentang Pemakzulan Nurdin Abdullah, DPP PPP dan Gerindra Satu Sikap

Soal Pemakzulan Nurdin Abdullah, DPP PPP dan Gerindra Satu Sikap
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

ABAR.NEWS, Jakarta - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menggelar rapat paripurna rekomendasi pansus hak angket pada Senin (19/8/2019). Salah satu poin paripurna adalah pemakzulan Nurdin Abdullah dari kursi Gubernur Sulsel.



Mengenai hal itu, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Fraksi PPP DPRD Sulsel untuk menyikapi secara bijak rencana pemakzulan Nurdin Abdullah.


"PPP lebih mengedepankan kepentingan rakyat Sulsel daripada hiruk pikuk politik yang hanya memanaskan situasi. Hak angket memang menjadi hak konstitusional DPRD Sulsel, tapi muara angket tidak mesti harus pemakzulan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (19/8/2019).


Baidowi meminta kader berlambang Ka'bah di DPRD Sulsel agar Nurdin Abdullah direkomendasikan untuk dibina ketimbang dimakzulkan. Sebab kata dia, Pansus Hak Angket tak perlu berujung pemakzulan.


"Kami sudah meminta Fraksi PPP DPRD Sulsel melakukan kajian secara cermat dan terukur. Dan hasil kajian kami, tidak perlu berujung pemakzulan," tegas dia, dilansir dari Detikcom.


Sikap yang sama ditujunkkan DPP Partai Gerindra terkait rekomendasi pemakzulan Nurdin Abdullah oleh DPRD Provinsi Sulsel melalui Pansus Hak Angket.


Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta anggota Fraksi Gerindra DPRD Sulsel bisa bijak terkait usul pemakzulan Nurdin Abdullah. Dia berpendapat pemakzulan Jurkam Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 itu amat sensitif.


"Kita harus nilai dengan bijak dan penuh kehati-hatian, urusan seperti ini bisa sangat sensitif," kata Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Senin (19/8/2019).


Habiburokhman menyebut semua keputusan yang bersifat strategis bakal dikonsultasikan kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Termasuk usulan pemakzulan Nurdin Abdullah yang juga Gerindra menjadi inisiator di dalamnya.



"Kami akan meminta informasi kepada kader kami di DPRD persoalannya seperti apa. Pada akhirnya semua putusan strategis akan dikonsultasikan ke 08," katanya. "Prinsipnya kami ingin yang terbaik untuk masyarakat Sulsel," imbuh dia.


Diketahui, Fraksi PPP dan Gerindra di DPRD Sulsel turut menyutujui pembentukan hingga persidangan pansus Hak Angket terhadap Gubernur Sulsel.

 

Hanya tiga fraksi di DPRD Provinsi Sulsel yang menolak hak angket Gubernur Sulsel dan berujung pada pemakzulan. Tiga fraksi itu antara lain PAN, PDI Perjuangan dan PKS. 

 

loading...