Tekan Kasus Corona di Makassar, Rudy: Ekstremnya Bisa PSBB

KABAR.NEWS, Makassar - Kebijakan pembatasan jam operasional pada pusat perbelanjaan, kafe dan restoran sampai pukul 19.00 di Kota Makassar dilanjutkan hingga 11 Januari 2021. 

Hal ini ditegaskan oleh Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. Kata dia, pihaknya akan terus menerapkan kebijakan pembatasan jika kasus Covid-19 semakin meningkat. 

"Yang jelas kebiajkan pemerintah pusat keselamatan yang utama, makanya kalau kasus naik terus yah bisa saja dilanjutkan, apapaun akan kami tempuh demi menyelamatkan masyarakat Kota Makassar," tutur Rudy di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (4/1/2021). 

Bahkan Rudy mengatakan, langkah ekstrem yang bisa saja diberlakukan kembali yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk tekan kasus positif Corona. Namun hingga kini, pihaknya perlu mempertahankan kegiatan perekonomian terus berjalan. 

"Tentu langkah ekstremnya itu PSBB, lebih jauhnya lokcdown, tapi kebijakan yang kita ambil adalah kita ingin tetap bagaimana pun kebijakan covid bisa dibarengi dengan tetap mempertahankan ekonomi kita semaksimal mungkin," ucap Rudy.

Menurut Rudy, langkah yang paling aman bagi aktivitas perekonomian dan upaya pengendalian Covid-19 yakni pemberlakuan jam malam. Selain itu juga menutup fasilitas umum (fasum) seperti Pantai Losarai dan beberapa pusat kerumunan lainnya.

"Kita ambil titik tengah termasuk tim epidemologi adalah kita sampai jam 7 malam untuk kegiatan ekonomi dan untuk fasum kita tutup dulu. Tidak terlalu rugiji kalau 1 Minggu, kira-kira tidak pergi pantai Losari tapi keuntungan kita adalah bisa menekan potensi di situ," jelasnya.

Lebih lanjut, Pemkot Makassar akan terus melakukan pemantauan bagaimana efek penerapan dari kebijakannya tersebut. Jika tidak efektif, aturan ini akan dicabut.

Kendati menyadari kerugian pada kelompok tertentu akibat pembatasan jam operasi, Rudy menyatakan hal tersebut demi keamanan dan keselamatan warga Kota Makassar. 

"Apakah ada yang terpengaruh? Pasti ada, di sinilah kebijakan kita Pemkot Makassar bahwa ini tergantung kesadaran kita, itulah yang perlu ditumbuhkan karena kalau kita cuma bicara soal satu dua orang yang dirugikan maka tentu tidak ada kebijakan ini," pungkasnya.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/A