Tegas! Gerakan Pemuda Ka'bah Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Menurutnya ekonomi masyarakat belum stabil imbas pandemi

Tegas! Gerakan Pemuda Ka'bah Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM
Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka'bah, M. Thobahul Aftoni. (IST)






KABAR.NEWS, Gowa - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka'bah (PP GPK) M. Thobahul Aftoni menyatakan pihaknya menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian masyarakat belum stabil akibat pandemi Covid-19.


"Kenaikan harga BBM tentu sangat memberatkan bagi mereka meskipun dengan imbalan BLT (bantuan langsung tunai) karena bagi mereka BLT tidak akan memberikan dampak apapun terhadap penderitaan rakyat," kata Thobahul Aftoni di Gowa, Sabtu (27/8/2022).
 

Menurut Aftoni, BLT tidak sebanding dengan akibat yang akan timbul dari kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, sehingga daya beli masyarakat akan menurun dan rakyat akan semakin susah. 


"Untuk itu dengan tegas GPK meminta agar pemerintah betul-betul mempertimbangkan untuk membatalkan rencana tersebut," katanya. 


Aftoni menambahkan, kenaikan harga BBM jenis pertalite ini juga akan memberatkan bagi para pelajar dan mahasiswa. Kelompok ini disebut menggunakan transportasi roda dua atau motor dalam aktifitanya.


"Demikian pula akan memberatkan para driver semua jenis jasa transportasi pengguna Pertalite, seperti para ojek dan lainnya," tandasnya.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaranya untuk menghitung secara detail dan cermat dampak jika BBM subsidi dinaikan, khususnya Pertalite dari harga Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu.


Menurut Jokowi, kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.


“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” tutur Jokowi dikutip dari laman Setkab.