Taufan Pawe Paparkan Peran APIP Cegah Korupsi di Pemda

KABAR.NEWS, Parepare - Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Taufan Pawe meminta, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting mencegah tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Hal itu sesuai amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tertuang dalam MoU antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Kalau potensi kerugian negara itu ada yang melaporkan, maka terlebih dahulu APIP bekerja sampai 60 hari. Setelah itu APIP harus merekomendasikan ke aparat penegak hukum apakah ini mal-administrasi atau mens-rea," kata Taufan Pawe pada Dialog Pengawasan Pemkot Parepare Tahun 2020, Kamis (17/12/2020). (Lihat juga: Bicara Anti Korupsi di Forum KPK, Begini Penjelasan Taufan Pawe)

Menurut Taufan, jika potensi kerugian negara itu kesalahan administrasi, maka dikembalikan ke TPTGR untuk mengembalikan kerugian negara.

"Tapi kalau mensrea seperti akrobat anggaran atau mark up kita serahkan ke aparat penegak hukum untuk tidak diberi ampun," papar Taufan.

Taufan menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, tata kelola pemerintahan yang baik harus diutamakan. Sehingga sinergitas antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan korupsi harus didahulukan.

Selain itu, pesan Presiden Jokowi tentang profesionalisme APH harus ditegakkan. Menurutnya, penegak hukum tidak boleh menerba rasa takut ke Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Saya rasa paradigma ini sudah terjawab baik secara institusi. APH sudah tampil sebagai pribadi-pribadi profesional. Kalau ada yang menyimpang itu hanya oknum. Karena kita rasakan sekarang dari berbagai forum pertemuan, bapak kapolri, kejagung, dan mendagri, selalu mengedepankan profesional agar tata kelola pemerintahan itu terjaga dengan baik," jelasnya.

Ketua DPD I Golkar Sulsel ini juga membeberkan pesan Presiden Jokowi akan pentinganya kolaborasi dan sinergitas APIP dan APH tetap terjaga sehingga pemerintah bisa bekerja lebih baik menangani tantangan dalam mengawal agenda besar bangsa Indonesia. (Lihat juga: Walikota Parepare Masih Kaji Pertemuan Tatap Muka di Sekolah)

Ia menambahkan, jika sistem dan subsitem dipadukan degan baik, maka seluruh abdi negara atau abdi masyarakat selalu terjaga akan hal-hal buruk ke depannya.

"Seperti dikatakan Pak Presiden Jokowi, tidak mungkin aparat hukum asal menggigit kita kalau tidak ada mens rea, karena itu ranah APIP. Karena hal itu sudah ditegaskan dalam MoU antara mendagri, kaporli dan kejagung dan diturunkan ke bawah sampai ke kepala daerah," pungkasnya.

Penulis: Arsyad/C