Skip to main content

Tak Sesuai Permendagri, Dewan Minta Dewas RSUD Bulukumba Direvisi

Haha
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerindra, Muhammad Bakti. (Kabar.News/Afri)

KABAR.NEWS, Bulukumba - Polemik pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Daeng Raja kembali bergulir. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba dianggap melabrak undang-undang.

 

Sebagai mana diketahui, dua orang dewan pengawas (Dewas) RSUD Sulthan Daeng Raja yang bermasalah tersebut yakni Makmur Masda dan Zakiqul Fahmi. Makmur Masda merupakan dewas dengan latar belakang pendidikan hanya alumni Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan Zakiqul Fahmi melebihi batas usia 60 tahun.

 

Dua orang yang disebutkan ini diangkat oleh Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali sebagai perwakilan masyarakat.

 

Hal itu termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Pada pasal 17 poin 6 huruf F dan G yang berbunyi "Berijazah paling rendah Strata 1 dan berusia maksimal 60 tahun."


Baca juga: Penunjukan Makmur-Zakiqul Sebagai Dewas RSUD Bulukumba Disorot 


Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Muhammad Bakti meminta pemerintah segera melakukan revisi Dewas RSUD.

 

"Sebaiknya Pemerintah Bulukumba mengikuti perintah Permendagri dalam mengeluarkan SK dewas RSUD," ucap Muhammad Bakti, Senin (27/1/2020).

 

Bakti menjelaskan pemerintah harus tegas sesuai aturan Undang-undang. Oleh sebab itu, kedua dewas itu harus diganti. Bakti pun sangat mendukung langkah Pemerintah Bulukumba jika melakukan hal demikian.

 

Ia melanjutkan bahwa meskipun sebagai keterwakilan masyarakat, tapi dewas yang dipilih juga harus paham dengan tupoksinya, dalam hal ini berlatar belakang kesehatan yang sesuai aturan Permendagri.

 

Sementara, Ketua Dewas RSUD Sultan Dg Radja Bulukumba, Andi Bau Amal telah meminta kepada pihak Sekertaris Dewas untuk segera melakukan telaah dan merevisi keputusan Bupati terkait SK.

 

"Untuk tahun 2020 sudah harus kita ubah bersama dengan hal-hal teknis lainnya dan harus diberlakukan awal tahun Januari ini," ungkap Sekda Bulukumba.


Penulis: Afri/B

 

loading...