Skip to main content

Tahan Advokat dan Dokter, Begini Pernyataan Lengkap KPK 

KABAR.NEWS/Syariat
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (KABAR.NEWS/Syariat)

 

KABAR.NEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan mantan Pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi (FY) dan dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo (BST). Alasan penahanan keduanya didasari dugaan perintangan penyidikan perkara KTP Elektronik (e-KTP) dengan tersangka Setnov yang kini telah menjadi terdakwa di Pengadilan.


“Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan perkara KTP Elektronik dengan tersangka SN, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap kedua tersangka, yaitu BST (Dokter) dan FY (Advokat),” demikian siaran pers KPK seperti dilansir di situs kpk.go.id, Minggu (14/1/2018).


Dalam keterangannya, Lembaga antirasuah itu menjelaskan jika Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama terhitung mulai, Sabtu (13/1/2018) kemarin, di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK untuk tersangka FY.

 

KPK : Rintangi Penyidikan EKTP, KPK Tahan Tersangka BST dan FY

 

Sedangkan untuk tersangka BST penahanan mulai dilakukan sejak Jumat (12/1/2018) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.


“Sebelumnya, KPK telah menetapkan FY dan BST sebagai tersangka. BST selaku Dokter bersama-sama dengan FY selaku Advokat diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011 s.d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tersangka SN.”


“Atas perbuatannya, FY dan BST disangkakan melanggar Pasal 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.”