Syarat Warga yang Bisa Memilih di TPS menurut Bawaslu Sulsel

Bawaslu temukan ribuan warga belum punya e-KTP masuk DPT

Syarat Warga yang Bisa Memilih di TPS menurut Bawaslu Sulsel
Simulasi pemungutan suara di TPS Pilkada 2020. (Ilustrasi/KABAR.NEWS/IRVAN ABDULLAH)

KABAR.NEWS, Makassar - Dua belas daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menggelar pemilihan kepala daerah pada Rabu, 9 Desember. Bawaslu Sulsel memberi catatan siapa saja yang bisa menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).


Selain pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau warga yang memiliki undangan memilih (dokumen C6), Bawaslu maupun KPU juga menyepakati siapa saja yang berhak mencoblos di TPS.


Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad membeberkan 4 syarat warga yang bisa memilih di TPS pada pilkada besok. Pertama, pemilih yang ada di DPT dan memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) telah melakukan perekaman e-KTP.


"Kedua, pemilih yang ada di DPT, tetapi tidak bisa memperlihatkan e-KTP atau Suket, dapat memilih setelah direkomendasikan oleh PTPS kepada KPPS, bahwa yang bersangkutan benar penduduk setempat (di RT/RW) di mana TPS ada, yang dibuktikan oleh kartu keluarga," kata Saiful dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/12/2020).

Syarat ketiga, kata Saiful, pemilih yang namanya tidak tercatat dalam DPT, tetapi memiliki e-KTP setempat. Mereka diberikan hak memilih 1 jam sebelum TPS ditutup (pukul 12.00). Mereka menurut Saiful dikategorikan pemilih DPTb.


"Keempat, pemilih pindahan (DPTh), dengan memperlihatkan form A-5 (surat pindah pemilih), terdaftar di DPT di kabupaten/kota setempat," ungkap Saiful.


"Yang tidak berhak memilih, adalah yang tidak ada namanya di DPT, dan tidak memiliki e-KTP atau Suket bukti telah melakukan perekaman," tambah Saiful.

Banyak Belum Punya e-KTP atau Suket Tapi masuk DPT


Bawaslu dan KPU pada 12 daerah yang menggelar pilkada di Provinsi Sulsel, menemukan masih ada puluhan ribuan warga yang belum memiliki e-KTP atau Suket tapi masuk DPT.


"Bahwa ada sejumlah pemilih yang namanya telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun belum melakukan perekaman e-KTP," kata Saiful Jihad.

Daerah terbanyak yang ditemukan paling banyak belum memiliki e-KTP atau Suket namun masuk DPT, adalah Kabupaten Gowa. Jumlahnya mencapai 11.521. Disusul Kota Makassar 9.110 orang.


"Ini data yang dihimpun dari hasil koordinasi Bawaslu kabupaten dengan KPU dan Disdukcapil," kata Saiful, menambahkan.


Menurut Saiful, mereka ini terancam tidak akan dapat menyalurkan hak pilihnya, karena mereka belum memiliki e-KTP atau belum melakukan perekaman e-KTP.


"Sehingga dapat memiliki Surat Keterangan telah melakukan perekaman untuk dijadikan syarat diberi hak memberikan suara di TPS," kata Saiful.


Berikut ini sebaran daerah yang warganya belum punya e-KTP atau Suket tapi masuk DPT Pilkada:


1. Gowa 11.521
2. Makassar 9.110
3. Maros 3.683
4. Toraja Utara 1.707
5. Tana Toraja 6.210
6. Luwu Timur 1.542
7. Luwu Utara 6.776
8. Pangkep 6.572
9. Soppeng 511
10. Selayar 5.110
11. Barru 4.457
12. Bulukumba 4.093