Skip to main content

Surat Palsu Kemenpan RB Beredar, Ini Tanggapan BKD Sulsel

Surat Palsu Kemenpan RB Beredar, Ini Tanggapan BKD Sulsel
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulael, Ashari F Radjamilo.(KABAR.NEWS)


KABAR.NEWS, Makassar - Beredarnya surat palsu berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditanggapi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulael, Ashari F Radjamilo.

"Jadi saya sudah ikuti itu dan saya pastikan surat yang dimaksud itu hoax sesuai pengumuman yang dikeluarkan kepala biro hukum kemenpan RB. Tidak ada penerimaan begitu," terangnya saat dikonfirmasi, Minggu (14/1/2018)

Ashari menerangkan, surat tersebut dipastikan tidak benar karena setiap penerimaan CPNS, yang pertama tidak ada yang mempertanyakan berapa kebutuhan pegawai di Sulawesi Selatan.

"Pemprov Sulsel Juli kemarin butuh 2600an pegawai. Nah sekarang yang pensiun berapa memang, yang antri kurang lebih 1600 per 31 Desember kemarin. Otomatis bertambah kebutuhan pegawai. Ini belum masuk Analisis Beban Kerja (ABK). Kalau masuk baru diketahui berapa kebutuhan pegawai di Sulsel," tambahnya.

Untuk itu, Ashari mengimbau masyarakat agar tidak percaya dan terprovokasi dengan adanya berita tentang penerimaan CPNS sebab sampai saat ini pemerintah Provinsi belum mendapatkan petunjuk dari pemerintah pusat.

"Insha Allah mudah-mudahan Februari sudah ada rapat koordinasi dan pasti akan diumumkan secepatnya. Tapi sampai saat ini belum. Jangan percaya informasi yang tidak jelas. Informasi resmi penerimaan CPNS pasti akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan akan ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi dan daerah," tutupnya.

Diketahui, dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November 2017 lalu dan tertanda Menteri PANRB Asman Abnur tersebut, tertera formasi yang diajukan dari 533 pemeritah pusat dan daerah dengan jumlah formasi sebanyak 104.290 orang.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel membeberkan setidaknya membutuhkan 2.600 pegawai baru khusus di kantor pemerintah provinsi Sulsel. Meski telah mengajukan jumlah kebutuhan tersebut ke  pusat, jadwal perekrutan sendiri masih belum dapat dipastikan dan menunggu petunjuk lanjutan.

"Pemprov Sulsel masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait waktu dimulainya penerimaan. Yang jelas kami sudah ajukan formasi kebutuhansesuai permintaan Menpan," ungkap Ashari Fakhsirie Radjamilo.

Menurut Ashari, berdasarkan kajian yang telah dilakukan dari total formasi kebutuhanpegawai yang telah diajukan, kebutuhannya merata pada semua sektor. Pemerintah pusat lebih dulu akan melakukan verifikasi sebelum menyetujui jumlah kuota yang akan diberikan kepada Pemprov Sulsel. 

 

 

  • Miftahul Khaeriyah