Skip to main content

Sumarsono Sebut Judas Lakukan Mutasi Pejabat Pemkot Palopo Tanpa Izin Kemendagri

Gubernur Sulsel
Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono (tengah) dan Ketua Bawaslu, La Ode Arumahi di Kantor Bawaslu Sulsel, Senin (16/4/2018). (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

 

KABAR.NEWS, Makassar - Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintahan Kota Palopo yang dilakukan Wali Kota Palopo non aktif Judas Amir pada November 2017 dan Februari 2018, diduga dilakukan tanpa mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono mengatakan setelah dilakukan pengecekan di Kemendagri, kebijakan mutasi yang dilakukan Judas Amir tanpa izin Mendagri.


“Setelah dicek, dalam tempo waktu sesingkat - singkatnya hanya lima menit, ternyata sepertinya tidak ada izin  mutasi. Karena itu pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dipanggil untuk besok sidang di Kemendagri untuk dimintai klarifikasi,” ujar Soni Sumarsono di Kantor Bawaslu Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar, Senin (16/4/2018).


Oleh karena itu, kata Soni, jika terbukti terjadi mutasi maka Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palipo tertanggal 17 November 2017 dan 9 Februari 2018 perihal mutasi PNS Lingkup Pemerintah Kota Palopo yang ditanda tangani oleh Wali Kota Petahana, Judas Amir, akan dibatalkan.


“Termasuk implikasi terhadap paslon, itu tergantung Bawaslu diskualifikasi atau bagaimana itu bukan kewenangan kami,” kata Soni.


Baca Juga: 


Sementara itu Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi mengatakan mutasi di lingkup Pemkot Palopo dilakukan enam sebelum adanya penetapan calon oleh KPU Kota Palopo.


“Tadi kan sudah didengar, setelah dikonfirmasi memang tidak ada izin. Kalau terbukti juga, akan ada sanksi administrasi yaitu diskualifikasi sesuai dengan undang - undang Pilkada nomor 10,” ujar La Ode Arumahi.

 

  • Arya Wicaksana