Sulsel Dapat WDP, NasDem: Copot Kadis yang Bekerja ABS
Permintaan Syahar disampaikan kepada Plt Gubernur Sulsel
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Makassar - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahruddin Alrif meminta Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, untuk mengganti semua kepala dinas (Kadis).
Permintaan tersebut disampaikan legislator Fraksi NasDem itu pasca laporan keuangan Pemprov Sulsel hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Predikat itu turun dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun berturut.
"Ini muhasabah, introspeksi untuk Pemprov 9 Tahun berturut-turut WTP dan 2020 WDP. Saya Minta Pak Plt Gubernur Sulsel ganti semua kadis, kabag (kepala bagian) dan kasi (kepala seksi, red) yang kinerjanya tidak bagus yang membuat Sulsel WDP," kata Syahar dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5/2021).
Sekretaris NasDem Sulsel ini meminta kepada semua pihak, baik dari anggota dewan serta Provinsi Sulsel, agar berbenah memperbaiki semua kekurangan akibat gagalnya Pemprov Sulsel raih WTP 2020.
"Tahun ini menjadi motivasi untuk eksekutif dan legislatif agar tahun depan kita bisa raih WTP lagi," tuturnya.
Dia berpendapat, gagalnya Pemprov Sulsel raih WTP karena adanya temuan BPK. "Salah satu penyampaian BPK soal bantuan keuangan yang tidak diketahui oleh DPRD ada penambahan yang tidak diketahui oleh DPRD," ungkapnya.
Politisi asal Sidrap ini menyentil jajaran Pemprov Sulsel karena menurutnya banyak tingkah laku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dan bertindak Asal Bapak Senang (ABS).
"Itu salah satunya bentuk kinerja yang 'bagus' karena saat itu, ASN hanya ABS sama Pak Gubernur yang lalu (Nurdin Abdullah, red). Jadi akhirnya secara teknis Gubernurnya saat ini (Andi Sudirman) tidak tahu tapi ASN-nya hanya (bilang) 'siap-siap'. Terjadilah seperti ini (penurunan opini dari WTP ke WDP)" pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan, terdapat masalah dalam catatan pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel pada tahun 2020. BPK menemukan tiga catatan yang bermasalah.
Pertama, adanya penambahan anggaran oleh Pemprov tanpa sepengetahuan DPRD. Kedua, ada temuan kekurangan kas di tiga OPD yang tidak jelas peruntukannya dan ketiga pajak yang tidak disetor ke kas negara dan daerah.
“Memang ada tiga permasalahan utama yang menyebabkan kami BPK tidak dapat memberikan opini WTP, inikan pendapat profesional dari pemeriksa terhadap penyajian laporan keuangan," kata Wahyu Priyono di DPRD Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Jumat.
Penulis: Darsil Yahya/B
