Sudah 4 bulan TPP ASN Dinkes Jeneponto Belum Bayar

*Dikeluhkan tenaga kesehatan

Sudah 4 bulan TPP ASN Dinkes Jeneponto Belum Bayar
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Jeneponto - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mulai mempertanyakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang empat bulan belum dibayarkan.


Seorang ASN Dinkes Jeneponto mengatakan, belum ada kepastian kapan TPP mereka dibayarkan. Padahal, sejumlah instansi telah membayarkan hak-hak pegawainya tersebut meski masih menunggak beberapa bulan.


"Dengar-dengar waktu hari Jumat ada instansi lain sudah cair," kata ASN kepada KABAR.NEWS yang meminta namanya tak disebutkan, Rabu (30/3/20221).


Menunggaknya pembayaran TPP tersebut membuat ASN meras tak diperhatikan. Apalagi mereka selama ini berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19. 


"Mudah-mudahan segera cair," ucapnya. 


ASN lain berstatus tenaga kesehatan mengaku, sudah mendengar pencairan TPP sejak Desember 2021. Namun hingga hari ini belum ada kepastian kapan mereka menerima tambahan gaji tersebut.


"Mulai Desember sampai sekarang, tapi rencana yang akan dibayarkan katanya cuma Desember dulu," katanya.


Bendahara Dinkes Jeneponto Kaharuddin menjelaskan, lambannya pembayaran TPP disebabkan administrasi telat diusulkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD.


"Lambat didisposisi surat ke anggaran untuk permintaan SPD-nya. Yang buat lambat juga karena di ampra TPP ada kekeliruan dari presensi staf yang tidak terbaca, sehingga ampra dibuat kembali," kata Kaharuddin saat ditemui, Rabu.


Selain itu, Dinkes Jeneponto juga sedang mengurus segala kelengkapan dokumen untuk segera didisposisi dan selanjutnya diserahkan ke BPKAD. 


Adapun anggaran TPP Dinkes Jeneponto sebanyak Rp700 juta yang diberikan kepada 571 ASN. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Puskesmas hingga pustu.


Ditanya soal berapa bulan TPP ASN yang bakal dibayar, Kaharuddin menyarankan hal tersebut untuk disampaikan kepada BPKAD selaku bendahara Pemkab Jeneponto.


"Saya kurang tahu berapa bulan yang mau dibayarkan, yang tahu mungkin di BPKAD," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/B