Suap Nurdin Abdullah, KPK Periksa 7 ASN Pemprov Sulsel

KPK meminjam ruang di Polda Sulsel untuk memeriksa tujuh ASN Pemprov Sulsel.

Suap Nurdin Abdullah, KPK Periksa 7 ASN Pemprov Sulsel
Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah saat diumumkan menjadi tersangka kasus gratifikasi. (Foto: Screenshoot YouTube)






KABAR.NEWS, Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus gratifikasi proyek pengadaan infrastruktur di Sulawesi Selatan yang menjerat Nurdin Abdullah dan Edy Rachmat. Kali ini tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel diperiksa KPK di Mapolda Sulsel, Jumat (12/3/2021). 

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan jika pihaknya memeriksa tujuah ASN Pemprov Sulsel di Mapolda Sulsel. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dugaan korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2020-2021. 

"Pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur anggaran tahun 2020-2021 dengan tersangka Nurdin Abdullah dan kawan-kawan," ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada KABAR.NEWS. 

Ali Fikri mengungkapkan tujuh ASN lingkup Pemprov Sulsel yang diperiksa diantaranya berinisial A, H, S, Ay, AM, dan AA. 

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat, seorang kontraktor bernama Agung Sucipto, dan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah. Setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam, KPK menetapkan Nurdin Abdullah, Edy Rachmat, dan Agung Sucipto sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur anggaran tahun 2020-2021. 

Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat, dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau psal 11 dan pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Agus Sucipto sebagai pemberi,  disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Penulis: Rezza Rivaldy/B