Skip to main content

Staff DPRD Bulukumba Larang Kopel Pantau Rapat Komisi, Ada Apa? 

Kopel
Logo Kopel.(int)


KABAR.NEWS, BULUKUMBA - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menyanyangkan sikap Staf DPRD Bulukumba yang dinilai tertutup. Hal itu dipicu setelah terjadi ketegangan antara pihak Kopel dengan staf DPRD Bulukumba, saat rapat konsultasi anggaran SKPD bersama komisi terkait, Rabu (13/11/2019) kemarin. 


Menurut Tim Pemantau DPRD Kopel Bulukumba, Surya, semua rapat yang pada dasarnya terbuka untuk umum, ternyata dinyatakan tertutup oleh staf DPRD terutama bagian humas dan beberapa staf komisi. 


"Beberapa tim pemantau dilarang oleh staf DPRD untuk memantau jalannya persidangan, dengan alasan tertutup," tandas Surya, Kamis (14/11/2019). 


Padahal, kata Surya, Pimpinan DPRD Bulukumba dari Gerindra, H Patudangi Azis, mengungkpan jika rapat tersebut terbuka untuk umum. 


Hal yang sama diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, Udin Hamzah. Ia juga menyatakan rapat komisi terbuka dan boleh dipantau oleh Kopel.


"Sepertinya ini staf mau menguasai DPRD. Bahkan setelah rapat berakhir, staf humas, Ibu Pipi kembali meloby anggota DPRD untuk menyatakan rapat besok tertutup untuk umum," jelasnya. 


Surya mengaku, Anggota DPRD Bulukumba tidak pernah keberatan dengan metode pemantauan yang dilakukan oleh Kopel. Iapun merasa heran atas sikap staf DPRD Bulukumba. 


"Kami awalnya diizinkan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk memantau rapat. Tiba-tiba didatangi oleh staf humas dan meminta tim pemantau keluar ruangan dengan alasan ada pembahasan urgent dan dinyatakan rapat tertutup," ungkpanya. 


Sementara, Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, menyebutkan, rapat SKPD bersama komisi terkait yang digelar kemarin hanya konsultasi program dan kegiatan pada PPAS yang harus disingkrongkan dengan RPJMD, RKPD dan RENJA SKPD. 


"Sehingga teman-teman di komisi fokus di situ, itulah mungkin alasan sehingga tertutup karena sama sekali belum membahas anggaran," tegas Kader Partai Gerindra ini. 


Patudangi pun meminta kepada anggota Kopel untuk hadir pada saat rapat pembahasan komisi di Banggar DPRD Bulukumba."Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman Kopel Bulukumna bila mana kurang berkenang sekaitan dengan akses yang diberikan," tutup dia.


Harus dipahami, berdasarkan PP 12/2018 setiap rapat di DPRD bersifat terbuka termasuk rapat rapat di Komisi. Kalaupun ada rapat tertutup itu bukan karena keinginan DPRD tapi berdasarkan dengan UU, terutaman UU KIP. 


*Afri/B
 

 

loading...