Skip to main content

Stadion Mattoanging Diambil Alih Pemprov, Kejati Minta YOSS Legowo 

Pengelolaan Stadion Mattoanging oleh YOSS
Ketua YOSS, Andi Karim Beso (kedua kiri) didampingi kuasa hukumnya menjelaskan duduk perkara pengelolaan sarana Stadion Mattoanging. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel meminta pihak pengurus Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) agar tidak lagi bersikeras dalam mempertahankan pengelolaan Stadion Mattoanging Makassar.

 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin, mengungkapkan, Stadion Mattoangin merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan akan dikelola langsung oleh pemprov setelah puluhan tahun dikelola oleh YOSS. 

 

"YOSS harus legowo melepas pengelolaan Stadion Mattoangin ke Pemprov Sulsel," ujarnya, Kamis (5/9/2019).

 

Baca juga : Mattoanging Disebut Tak Terurus, YOSS: Yang Tak Terurus Itu Stadion Barombong

 

Salahuddin mengatakan, pihaknya yang selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengawal pemprov dalam proses pengembalian aset tersebut. Kondisi itu juga diklaim Kejati Sulsel sebagai salah satu keberhasilan. 

 

Sebabnya, dengan diambil alihnya pengelolaan Mattoangin ke pihak pemprov juga bisa diartikan sebagai bentuk penyelamatan aset bernilai triliunan rupiah. 

 

"Instrumen Datun Kejati Sulsel melalui JPN akhirnya Sukses mendapatkan Stadion Mattorangin melalui pendekatan jalur nonlitigasi pasca mendapatkan kuasa substitusi Pemprov Sulsel," jelasnya.

 

Keberhasilan ini kata Salahuddin tidak terlepas dari sinergitas kerja kelembagaan antara JPN Kejati Sulsel  bersama Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi (KPK). 

 

"Ia, aset dengan nilai triliunan bisa diselamatkan dan harus diakui bahwa KPK ambil andil dalam memberi support serta mendorong kerja JPN dalam melakukan recovery aset negara," tutupnya.

 

Dari pihak YOSS, persoalan pengelolaan aset Mattoangin hingga saat ini masih belum selesai. YOSS bahkan ngotot akan menempuh jalur hukum dalam upaya mempertahankan pengelolaan. 

 

Alasannya, sikap pemprov dinilai terkesan merampas pengelolaan Mattoangin dari tangan YOSS. Sertifikat yang menjadi dasar pemprov mengklaim Mattoangin sebagai aset daerah dianggap cacat. 

 

"Kita tempuh jalur hukum, itu sertifikat pemprov banyak kejanggalan, nanti kita buktikan di pengadilan," ujar Hasan selaku anggota tim hukum YOSS. 

 

Andi Frandi

 

 

 

loading...