Sorot Pembangunan Sulsel, SP Anging Mammiri Konsolidasikan Posisi Politik Perempuan

Sebut model pembangunan di Sulsel abaikan kelompok perempuan

Sorot Pembangunan Sulsel, SP Anging Mammiri Konsolidasikan Posisi Politik Perempuan
Diskusi dan konsolidasi posisi politik perempuan oleh Komunitas SP Anging Mammiri di Kota Makassar. (IST)






KABAR.NEWS, Makassar - Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri menyoroti kebijakan pembangunan nasional, khususnya program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai tidak memihak terhadap posisi politik perempuan.


Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mamiri, Musdalifah Jamal mengatakan, ancaman terhadap perempuan akibat adanya sistem patriarki dan politik oligarki menjadikan tema ini signifikan untuk dibahas bersama.

 
"Kenapa Solidaritas Perempuan Anging Mammiri mengangkat tema bahwa penting untuk memperkuat posisi politik perempuan, karena memang kita melihat situasi negara hari ini yang patriarki, politik oligarki yang semakin menguasai sistem yang kemudian tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, termasuk kepentingan perempuan," ujar Musdalifah pada diskusi SP Anging Mammiri di Hotel Amaris, Jalan A.P Pettarani, Makassar, Kamis (2/12/2021


Menurut Musdalifah, ada keterkaitan upaya yang dilakukan antara pemerintah, investor dan pemilik Modal yang serung kali semakin marginalisasi kepentingan kaum rentan, terutama perempuan. 

"Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, investor, oleh pemilik modal yang kemudian mempengaruhi sistem dan juga turut berkontribusi terhadap situasi penindasan dan ketidakadilan yang dialami kaum perempuan," jelasnya


Dia menjelaskan, penguatan politik yang dimaksud bukan hanya pada kontestasi politik elektoral belaka. Namun, lebih kepada gerakan masyarakat untuk menyadari adanya persoalan ketimpangan secara gender. 


"Memperkuat posisi politik mulai di level akar rumput itu penting untuk dilakukan. Posisi politik yang dimaksud oleh SP Anging Mammiri tidak hanya dalam konteks politik elektoral, memperluas gerakan yang lainnya yang kemudian memunculkan kesadaran kritis bahwa ada sesuatu yang tidak benar," bebernya.


Musdalifah mengungkapkan bahwa organisasi perempuan di Sulsel, ataupun organisasi masyarakat sipil kerap mendapatkan tekanan karena bersikap kritis terhadap pemerintah. Sehingga pihaknya berharap adanya gerakan kolektif bersama. 


Selain itu, Musdalifah juga berharap seharusnya pengambil kebijakan seperti Gubernur Sulsel dan pejabat lainnya, bisa hadir dalam kegiatan yang berbicara mengenai kerentanan dan ancaman masyarakat, khususnya perempuan. 


"Kami berharap ada upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah berbicara soal kebijakan, terutama dampaknya bagi perempuan, sehingga penting untuk ditindak lanjuti atau dijadikan sebagai program strategis bagi perempuan," pungkasnya.


Penulis: Irvan Abdullah/C