Setelah Menikah, Istri Keluhkan Mahar Legislator Gerindra Jeneponto

Keluhan tersebut terungkap oleh Imam Dusun Batu Bassi

Setelah Menikah, Istri Keluhkan Mahar Legislator Gerindra Jeneponto
Prosesi pernikahan salah satu anggota dewan Jeneponto.






KABAR.NEWS, Jeneponto - Legislator Partai Gerindra, KD akhirnya menikahi perempuan yang pernah melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan DPRD Jeneponto dengan dugaan telah dihamili. Proses ijab kabul digelar di kediaman mempelai perempuan di Dusun Batu Bassi, Desa Palantikang, Kecamatan Bangkala jelang buka puasa, Sabtu, (17/4/2021).  

Namun, dalam prosesi ijab kabul itu pihak mempelai perempuan rupanya keluhkan soal mahar yang diberikan oleh anggota dewan itu. Keluhan tersebut terungkap oleh Imam Dusun Batu Bassi, Desa Palantikang, M Sagir saat diwawancarai KABAR.NEWS, Minggu, (18/4/2021).

Hanya saja keluhan itu terungkap setelah acara proses ijab kabul sudah selesai atau keesokan harinya. Permasalahan mahar itu disampaikan oleh salah satu keluarga mempelai perempuan. "Saya dengar bahwa baru dia lihat itu (kertas catatan) maharnya," ujarnya.

Dia mengatakan pihak perempuan menanyakan status mahar yang hanya sepetak tanah dengan luas 5 x 6 per segi. Sagir juga sudah menjelaskan bila soal wujud mahar itu tergantung kesepakatan antara kedua pihak mempelai. Imam dusun juga balik keluhkan pihak perempuan yang tidak memeriksa atau memperhatikan dengan seksama catatan mahar saat prosesi berlangsung. 

"(mereka) bilang kenapa ada mahar 5 x 6 (meter), jadi saya bilang itu dari kesepakatan keluarga yang namanya mahar. Kenapa tidak dibaca memang sebelumnya," jelasnya.

Menurutnya dirinya hanya sebatas menikahkan saja dan tak lebih dari itu. "Saya cuman menikahkan atas nama imam desa karena sudah ada wali," ungkapnya.

Dia sudah menjelaskan bahwa dirinya hanya menikahkan saja dan membacakan mahar sepetak tanah dengan luas 5 x 6 meter per segi di kertas catatan yang diberikan. "Makanya kita baca dari ijab kabul dengan mahar tanah satu petak 5 x 6 meter," kata dia sambil mengungkap uang panaik KD kepada istrinya.  "Kalau saya tidak salah dengar itu (uang panaik) Rp 30 juta,"  

Sebelumnya diberikan pernikahan ini juga belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala, Jeneponto, hal tersebut karena masalah administrasi dari mempelai pria yang belum lengkap. 

"Cuma persyaratan menerbitkan buku nikah yang saya tunggu itu fotocopy KTP kedua orang tua dengan akte kelahiran dengan si fotonya itu laki-laki belum di setor," jelas Sagir.

Pernikahan tetap dilangsungkan karena sudah mendapatkan izin nikah dari pemerintah setempat dan menantikan penyetoran berkas sang anggota dewan oleh imam lurah setempat.  


Penulis: Akbar Razak/B