Skip to main content

Setelah Jiwasraya, Giliran Kasus Korupsi Senilai Rp10 Triliun di PT Asabri Terkuak

asd
Gedung kantor PT Asabri. (Int)

KABAR.NEWS, Jakarta--Nama PT Asabri (Persero) tiba-tiba mencuat ke publik di tengah ramainya skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lantaran Menko Polhukam Mahfud Md menyebut adanya dugaan korupsi di atas Rp 10 triliun. Jumlah ini tak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya.


Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sudah mendengar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sedang melakukan audit atas Yayasan Asuransi ABRI (Asabri).


"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com.


"Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar," sambung Mahfud Md.


Karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, Mahfud akan melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya memanggil menteri terkait.


"Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya besar, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN Asabri itu," ujar Mahfud.


Baca juga:Tak Ingin Kasus Century Terulang, Fraksi PPP Dukung Pansus Jiwasraya


Mahfud menegaskan tidak boleh toleran terhadap korupsi. Bila indikasinya kuat, Mahfud yang akan mengantarkan sendiri ke aparat hukum. Tidak peduli apakah ada unsur militer yang terlibat.


"Mari kita giring proses hukum ini supaya diungkap. Nggak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari Istana. Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi, yakinlah. Jadi kalau orang yang selalu curiga ini terlibat, ini terlibat, kasih ke saya. Saya nanti yang antarkan ke KPK atau ke kejaksaan," pungkasnya.


Sebagai asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan perlindungan pada anggota TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan, Asabri terhitung punya usia yang tak muda.


Mengutip laman Asabri, Senin (13/1/2020), mulanya prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Dephan/Polri menjadi Peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963.


Namun dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen. Ada beberapa sebab, pertama, perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 dengan PNS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Kedua, sifat khas prajurit TNI dan Polri memiliki risiko tinggi, banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas.


Ketiga, adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan Tahun 1971. Keempat, jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang akan diajukan oleh para peserta.


Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Dephankam saat itu memprakarsai terbentuknya lembaga asuransi yang sesuai, yakni Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum Asabri) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Asabri.


"Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk badan hukum perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)," bunyi keterangan Asabri.

 

 

 

 

Flower

 

loading...