Skip to main content

Semerbak Cengkih - Pala di Ufuk Timur dan Bau Mesiu

cengkihpala
Ilustrasi. (KABAR.NEWS/Irfan Ma'ruf)

 

21 Mei 1998, bagi yang menjadi lapisan elit bangsa ini, merupakan waktu paling berarti bagi mereka di negara yang menganut demokrasi serta hukum sebagai panglima. Sejatinya, semua kedaulatan akan ditentukan melalui suatu proses politik.

 

Dalam kacamata sejarah, barangkali saya, anda, bahkan mereka, yang sempat membaca literatur tentang demokrasi, pasti memiliki pendekatan yang mengarah pada satu tesa bernama demokrasi.

 

Namun yang menjadi problem hari ini adalah, bagaimana demokrasi dapat dimaknai oleh mereka yang memiliki kedaulatan dan faktor produksi yang sudah menjadi kebiasaan mereka berdasarkan nilai budaya, sosial dan ekonomi. Sebab ini adalah sumber aktivitas mereka untuk bertahan hidup.

 

Namun, haruskah mereka dipaksa berhadapan dengan bedil dan donder negara saat perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Maluku Utara, hadir menggeser nilai-nilai atau pola pertanian yang sudah lama berjalan?.

 

Mei tahun 1998 merupakan gambaran tersendiri bagi mereka yang ada di ufuk timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak Abad 17, mereka sudah harus merasakan hasil produksinya diberangus oleh VOC lewat Hongitochten dibawa kendali JP. Coen dan BPPC.

 

Mungkin penjelasan ini subjektif. Namun fakta yang terjadi, justru pada Abad 16 dan 21 dalam cermatan kesaharian, sebagai anak yang terlahir di bibir Pasifik, masih merasakan bagaimana mirisnya cengkih sebagai faktor produksi dan bagian dari nilai statuta masyarakat di ufuk timur, dieksploitasi oleh BPPC dan penebangan pohon akibat konflik SARA pasca lengsernya kekuasaan Bapak Diktator Orde Baru.

 

Hingga saat ini, sejak lengsernya Orde Baru, tata niaga dan tata kelola cengkih masih jauh dari semangat otonomi daerah. Karena hadiah yang kami peroleh di bibir pasifik adalah konflik horisontal, dan hanya diselesaikan lewat suatu operasi militer yang dinamakan darurat sipil.

 

Kini, otonomi daerah yang menjadi landasan bagi masyarakat Maluku Utara untuk mengembalikan martabat produktifitas rakyat, dijawab dengan mesiu dan bedil. Perkebunan kelapa sawit dan tambang lebih berarti bagi mereka yang mengatasnamakan elite lokal. Sementara, cengkih yang dapat diperoleh dengan modal alamiah -- karena itu merupakan hal yang mempermudah para kaum proletar -- justru tidak dijadikan prioritas.  

 

Tambang, kelapa sawit versus cengkih dan pala, hanya bisa dijawab dengan bedil dan mesiu. Sebut saja kasus pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Halmahera Selatan. Barangkali semua masih melekat dalam memori anak tani di Maluku Utara. Belum lagi kasus pertambangan biji besi yang masih terus memberi ancaman terhadap lahan perkampungan dan perkebunan masyarakat Taliabu.

 

Namun apa dikata, otonomi yang ditandai dengan konflik SARA menyebabkan aroma bunga cengkih-pala dibayar dengan darah. Ini terjadi setelah kami di daerah meminta, agar dapat secara mendiri mengurusi daerah kami ini, yang tinggal merana di bawah kawah lahar gunung berapi dan empuknya operasi cukong di wilayah petani cengkeh, yang mendapat dukungan dari alat dan kekuasaan negara.

 

Ini merupakan potret buram kawasan perkebunan cengkih dan pala, manakala terus berkembang menjadi model pelaksanaan pembangunan daerah seperti yang sudah dipaparkan di atas.

 

Oleh: Sumarlin Maate
(Pengamat Hukum, Sosial dan Politik)

 

loading...