Segini Jumlah Laporan dan Temuan Bawaslu Maros

Selama Tahapan Pilkada Maros

Segini Jumlah Laporan dan Temuan Bawaslu Maros
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman saat ditemui di Sekretariat Bawaslu Maros, Jl. DR. Ratulangi No.75, Baju Bodoa, Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.(KABAR.NEWS/Fahrul)






KABAR.NEWS, MAROS - Tak terasa, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tinggal menghitung jam. Memasuki masa tenang menjelang pencoblosan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros pun semakin disibukkan dengan berbagi kegiatan, guna kelancaran dan suksesnya gelaran pilkada ini.

Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan Polres Maros tengah melakukan patroli pengawasan antipolitik uang selama tahapan masa tenang Pilkada 2020. Hal itu dilakukan untuk mencegah praktik politik uang terutama untuk memengaruhi kecenderungan pilihan pemilih.

"Patroli Pengawasan Antipolitik Uang pada tahapan masa tenang dimulai pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2020 serta saat Pemungutan dan Penghitungan Suara. Ini berdasarkan arahan Bawaslu Republik Indonesia bahwa Bawaslu Maros untuk mencegah praktik politik uang terutama untuk memengaruhi kecenderungan pilihan pemilih," kata Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, saat ditemui, Selasa (8/12/2020).

Terkait jumlah temuan dugaan kasus pelanggaran selama tahapan pilkada, Sufirman menunturkan, sejak tahapan Pilkada yang dimulai akhir tahun 2019 lalu, Bawaslu Maros telah menangani total 48 temuan dan laporan pelanggaran.

"Keseluruhan mulai dari tahapan awal Oktober tahun lalu sampai saat ini jumlah temuan yaitu 39 temuan. Dan laporan itu jumlahnya total 9 laporan. Temuan di sini yaitu temuan Bawaslu atau Panwascam sedangkan laporan yaitu laporan dari Masyarakat yang datang ke Bawaslu atau Panwascam," ungkapnya.


Sufirman melanjutkan, semua  temuan dan laporan yang masuk di Bawaslu Maros akan diproses dan diusut. Meski beberapa dari temuan dan laporan tersebut tidak diregister dan dilanjutkan penanganannya sebab tidak memenuhi syarat.

"Ada yg diteruskan sebahai pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran netralitas ASN dan ada juga yang tidak terpenuhi untuk diregister. Yang terpenuhi itu untuk direguster ada 18 kasus, 4 diantaranya dinyatakan bukan pelanggaran dan sisanya sementara proses," jelasnya.

Iapun berharap agar semua pihak ikut ambil bagian dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 sangat bergantung dari kerjasama semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Harapan kami agar adanya kerjasama antar semua unsur mulai dari pemerintah, TNI – Polri, serta masyarakat agar tidak terjadi praktik politik uang dan kecurangan lainya. Dan kalau seumpanya ditemukan ada pelanggara, sebaiknya ditempuh jalur hukum dan langsung mendapatkan kepastian hukum agar kondusifitas di masyarakat tenang dan tidak bereda berita yang tidak benar," pungkasnya.

Penulis: Fahrul/B