Skip to main content

Sebelum Disepakati, Pansus Koreksi Sejumlah Poin dalam Draft RPJMD Sulsel

Sebelum Disepakati, Beberapa Poin Ini jadi Koreksi Pansus terhadap Materi RPJMD Sulsel
Anggota Pansus RPJMD Sulsel 2018-2023, Muhammad Anas Hasan saat membacakan hasil kerja pansus pada rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Senin (11/2/2019). (KABAR.NEWS/Andi Khaerul)

KABAR.NEWS, Makassar - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Senin (11/2/2019) malam.


Baca juga: Jelang UNBK SMA, DPRD: Sulsel Kekurangan Komputer

Namun, sebelum Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Ketua DPRD, HM Roem menandatangani berita acara persetujuan draft Ranperda RPJMD,  Panitia Khusus (Pansus) memaparkan beberapa hal yang menyinggung kekurangan yang terdapat dalam draf rencana kerja lima tahunan tersebut.


Beberapa hal yang menjadi kritik Pansus DPRD Sulsel antara lain mengenai isi RPJMD 2018-2023 dianggap masih mencantumkan isi RPJMD pemerintahan Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang.


"Dalam pembahasan RPJMD ini, pansus meminta perhatian khusus dari kelompok pakar tim ahli DPRD Sulsel untuk lebih menerangi dan membedah materi. Teryata masih ditemukan adanya beberapa data RPJMD yang periode lalu, sehingga perlu penyesuaian dengan data terkini," ujar Anggota Pansus RPJMD dari Fraksi Gerindra, Muhammad Anas Hasan.

 

Selain itu, draft RPJMD Sulsel 2018-2023 juga beberapa hal tidak memuat sektor pembangunan tertentu sehingga dilakukan penambahan oleh Pansus seperti lokasi kawasan pembangunan bendungan.


Baca juga: Gaji P3K Bakal Gunakan APBD, Gubenur Sulsel: Tunggu Persetujuan DPRD

Menurut Anas Hasan yang membacakan pandangan pansus, RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah periode lima tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sesuai undang-undang.


Berikut ini beberapa koreksi Pansus yang sempat tercatat, terkait perubahan Materi Bab per Bab dari RPJMD 2018-2023 juga menjadi fokus pembahasan antara lain:

 

- Bab 1 Pendahuluan, paragraf kedua, pansus menambahkan pokok pikiran DPRD dalam RPJMD, maksud dicantumkannya adalah menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 253 huruf K dan pasal 178 Permendagri nomor 86 tahun 2017 


-  Pada bab yang menguraikan gambaran umum Pemprov Sulsel, dalam pembahasan pansus melakukan perbaikan redaksi misalnya terjadi abrasi di sepanjang wilayah pesisir laut Kabupaten Takalar. 

 

- Dalam Sub bahasan Bendungan, Pansus RPJMD menemukan masih banyak pembangunan yang tidak disertai dengan lokasi. Maka pansus melakukan penambahan antara lain pembangunan bendungan Batubassi di Maros, Bedungan Kelara dan Karalloe di Jeneponto dan Bendungan Pemukkulu di Takalar. 

 

Selain itu, Bendung Baliase di Luwu Utara serta Bendungan balangpango dan karebbe di Luwu Timur, Bendungan bili-bili dan jennetallara di Gowa bendungan kalola dan paselloreng di Wajo, Bendungan Sanrego Bone 

 

- Dalam Bab II juga ditambahkan sub bab, yaitu pengawasan seperti pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya laut, atau potensi kelautan sehingga perlu ditingkatkan demi kelangsungan kelestarian sumber daya laut.

 

- Bab III, terkait gambaran keuangan daerah, disarankan agar lakukan perbaikan dan penyesuaian data
pada angka tingkat kemiskinan.

 

- Bab IV, permasalahan isu-isu strategis terkait pembangunan RS Regional yang direncanakan 6 RS. Pansus RPJMD mengapresiasi keinginan gubernur untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk yang pertama RS regional di bangun di Palopo dan Bone.

 

- Terkait permbangunan rest area, pansus RPJMD memandang program ini tetap dapat dilaksanakan, namun lagi-lagi tetap perlu dipertimbangkan untuk tahap awal. Menurut Pansus, cukup dua sebagai pilar proyek pembangunan rest area berikutnya 

 

- Terkait patuh indikatif untuk setiap urusan OPD, telah dilakukan penyerasian sesuai target yang   disampaikan gubernur sehingga apa yang tertuang dalam urusan gubernur lima tahun dapat terpenuhi tiap tahunnya.


  • Andi Khaerul