Sebab Banjir di Makassar versi Walhi: Curah Hujan Hanya Dalih

KABAR.NEWS, Makassar - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin menilai, banjir yang setiap tahunnya terjadi di Kota Makassar disebabkan buruknya sistem drainase dan aktivitas reklamasi pantai.

Amin mengklaim, Walhi sejak lama memperingatkan pemerintah Kota Makassar untuk membenahi sistem drainase demi meminimalisir rendaman banjir, terutama di wilayah kecamatan yang daya dukung dan tampungnya rendah.

"Terutama daerah yang kami sudah menyampaikan sejak awal, terutama di daerah yang drainasenya menurun, buruk dan adanya kegiatan reklamasi yang menghambat aliran air itu sampai ke laut. Nah itu yang kami sampaikan sejak awal," tutur Amin saat dihubungi, Jumat (18/12/2020). 

Amin menegaskan bahwa persoalan banjir di Makassar menjadi persoalan klasik. Meski Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah telah menunjuk Penjabat Wali Kota Makassar sebanyak tiga kali, dari Iqbal Suhaeb hingga Rudy Djamaluddin saat ini.

Pergantian pucuk kepemimpinan juga gagal menyelesaikan persoalan. Ruas jalan dan pemukiman penduduk di Makassar tetap terendam, itu terlihat pada Sabtu (19/12/2020). 

"Gubernur mempercayakan wali kota ke penjabat untuk ketiga kalinya tidak mampu menyelesaikan mempersoalkan yang ada. Pj wali kota gagal total dalam mengatasi problematika perkotaan di kota Makassar. Yang menunjuknya pun gagal," kata Amin.

Amin bahkan secara spesifik mengkritik Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, yang memiliki latar belakang guru besar bidang teknik sipil, juga dinilai gagal menangani persoalan banjir tersebut. 

"Saya harus katakan bahwa pemerintah kota Makassar yang saat ini dipimpin seorang guru besar sipil, teknik sekalipun tidak mampu mengatasi atau memecahkan persoalan banjir yang ada di Kota Makassar. Minimal menyusun satu skema atau skenario drainase di kota Makassar juga tak mampu," kritiknya.

Menurut Amin, klaim Rudy bahwa banjir terjadi disebabkan tingginya curah hujan dan perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, dianggap hanya dalih profesor dari Unhas itu. Amin berpendapat, curah hujan merupakan faktor alami yang terjadi secara berkala. (Lihat juga: Jika Makassar Banjir, Rudy Sebut Warga & Drainase Penyebabnya)

"Itu cara pemerintah menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap persoalan utama di kota Makassar. Ukuran itu tidak bisa dijadikan penyebab, itu faktor yang mempengaruhi. Itu sesuatu yang alami yang tidak bisa dijadikan faktor utama," 

Termasuk juga perilaku masyarakat, kata Amin merupakan faktor yang tidak terlalu signifikan terjadinya banjir di Makassar. Dia menyebut perilaku masyarakat terhadap lingkungan masyarakat memang penyebab, tapi bukan faktor utama. 

"Karena sampah yang beredar di kota Makassar memang banyak di selokan tapi tidak terlalu signifikan dibanding sampah yang berserakan di jalan jalan di titik tertentu," jelasnya.

Olehnya itu, Amin menegaskan persoalan drainase merupakan faktor utama yang harus diperbaiki. Tidak adanya sistem penghubung drainase dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang tidak pernah diperbaiki. 

"Yang ada masalah di drainase kita adalah pendangkalan dan tidak terhubungnya drainase satu dengan drainase lainnya, dari satu kecamatan atau kelurahan ke kecamatan/kelurahan lainnya ke hilir. Ini persoalan utama," tegas dia.

Proyek Betonisasi Mendulang Banjir

Pembangunan proyek infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah dan swasta, juga dikritik Walhi sebagai salah satu faktor paling parah yang menyumbang terjadinya banjir di Kota Daeng. 
Termasuk betonisasi jalan, ketika musim hujan tiba, masyarakat memanen banjir imbas dari kebijakan ini. 

"Ditambah lagi, pembangunan kota Makassar yang semakin massif tidak memperhatikan aspek drainase, kemudian jalan betonisasi dipertinggi itu tidak dibarengi perbaikan drainase di sekitarnya. Artinya, hingga jalan tidak mengalami genangan, tapi rumah warga yang kena genangan tersebut," imbuhnya. (Lihat juga: Pelanggaran HAM di Sulsel: Penyerobotan Lahan Hingga Kebijakan NA)

Olehnya itu, Amin mengharapkan adanya wali kota terpilih yang ditetapkan berdasarkan perhitungan suara KPU, bisa merealisasikan janji untuk memperbaiki tata Kota Makassar. 

"Harapan besar masyarakat itu wali kota terpilih kami menagih janji untuk mengatasi persoalan perkotaan," tandasnya.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/B