Saudi Tolak Laporan AS Soal MBS Terlibat Bunuh Khashoggi

KABAR.NEWS, Washington - Badan Intelijen Amerika Serikat (AS) menyebut Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), menyetujui operasi penangkapan dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 di Istanbul, Turki.

Hal itu terungkap dalam laporan setebal 4 halaman yang dirilis Intelijen AS pada Jumat kemarin.

"Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi," kata Kantor Direktur Intelijen Nasional AS seperti dikutip Reuters, Sabtu (27/2/2021).

Intelijen AS mendasari dugaannya atas pengaruh MBS terhadap organisasi intelijen Saudi. "Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas organisasi keamanan dan intelijen Kerajaan, sehingga sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi seperti ini tanpa izin (dia)," katanya.

Laporan tersebut ditolak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan membantah keterlibatan putra mahkota dalam pembunuhan Khashoggi. Mereka menyebut Khashoggi dihabisi oleh "kelompok nakal".

Meski demikian, AS tetap menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan kolumnis Washington Post itu. 

Salah satu sanksi yang diberlakukan AS adalah memberlakukan larangan visa terhadap beberapa orang Saudi yang  diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, termasuk mantan wakil kepala intelijen dan membekukan asetnya di AS. 

Pejabat AS juga mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk membatalkan penjualan senjata ke Arab Saudi yang menimbulkan masalah hak asasi manusia dan membatasi penjualan di masa depan untuk senjata "defensif", karena menilai kembali hubungannya dengan kerajaan dan perannya dalam perang Yaman.

Sementara Presiden AS, Joe Biden, menegaskan bahwa Negeri Paman Sam tidak dapat menerima alasan terhadap pembunuhan lawan politik. 

Dalam wawancara televisi pada hari Jumat, Biden mengatakan dia mengatakan kepada Salman bahwa Arab Saudi harus menangani pelanggaran hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk berurusan dengan Amerika Serikat.

"(Saya) menjelaskan kepadanya bahwa aturan berubah dan kami akan mengumumkan perubahan signifikan hari ini dan Senin," kata Biden di jaringan bahasa Spanyol Univision.