Sanksi Anggota DPRD Torut Usai Kasus Perselingkuhan

BK DPRD Toraja Utara menyatakan Pilipus Dambe melanggar kode etik.

Sanksi Anggota DPRD Torut Usai Kasus Perselingkuhan
Wakil Ketua BK, Jusuf Tonapa saat membacakan laporan hasil putusan BK di ruang Paripurna DPRD Torut, Rantepao, Senin (29/3/2021). (Foto: KABAR.NEWS/Febriani)

KABAR.NEWS, Rantepao - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara (Torut) gelar sidang Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Torut kepada salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar diadukan oleh Yohanis Pasangka di ruang Paripurna DPRD Torut, Rantepao, Senin (29/3/2021).

Pembacaan laporan hasil keputusan BK DPR Torut terkait hasil sidang Kode Etik atas aduan Yohanis S. Pasangka yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Torut, Calvin Para'pak Tondok dan Wakil Ketua II, Semuel T. Lande.

Juga dihadiri 3 anggota BK yang diantaranya Ketua BK, Marthen Tonapa Parrangan, Wakil Ketua BK, dan Sekretaris BK Jusuf Tangkemanda dan Marten Bida dan 12 anggota DPRD lainnya.

"BK DPRD Toraja Utara memutuskan bahwa teradu anggota DPRD Toraja Utara bernama Pilipus Dambe dari Fraksi Golkar dinyatakan terbukti telah melanggar kode etik yang telah mengganggu ketentraman rumah tangga pengadu, dan melanggar sumpah janji sebagai anggota DPRD Toraja Utara," kata Wakil Ketua BK, Jusuf Tonapa saat mebacakan hasil putusan BK.

Lanjut Jusuf, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 15 peraturan DPRD Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 tahun 2019 tentang kode etik anggota DPRD yang melanggar kode etik maka teradu akan dikenakan sanksi.

"Untuk penjatuhan sanksi berdasarkan pasal 15 Peraturan DPRD No 2 tahun 2019 terkait pelanggaran kode etik, maka Pilipus Dambe dikenai sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan Anggota DPRD Toraja Utara sebagai pimpinan Ketua Komisi II."tutupnya.

Penulis: Febriani/B