RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan menjadi Undang-Undang

* Disahkan dalam rapat paripurna DPR RI

RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan menjadi Undang-Undang
Ilustrasi rapat paripurna DPR RI. (Internet)






KABAR.NEWS, Jakarta - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (20/9/2022).


UU Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan setelah dibahas selama dua terakhir di parlemen. Jumlah bab dan pasal UU Perlindungan Data Pribadi berbeda dibanding draft RUU yang sebelumnya diajukan pemerintah.


Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, penamabhan jumlah bab dan pasal UU Perlindungan Data Pribadi terjadi setelah melalui pembahasan yang dinamis.


"Dari sebelumnya draft RUU yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal. Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU tentang PDP proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," kata Abdul Kharis Almasyhari saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.


Secara terperinci, sistematika dari RUU tentang PDP adalah sebagai berikut yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi dan Bab 4 Hak subjek data pribadi serta Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi.


Kemudian Bab 6 memuat Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 mengenai Transfer Data Pribadi dan Bab 8 Sanksi Administatif dan Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional serta Bab 11 Partisipasi Masyarakat.


Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan terkahir Bab 16 Ketentuan Penutup. Selama dua tahun lebih Komisi I DPR berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas RUU PDP.


“Kami selaku pimpinan Komisi I DPR RI menyampaikan terimakasih kepada pimpinan DPR RI, Anggota DPR, pimpinan Fraksi dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo, Mendagri dan Menkumham beserta jajarannya tak lupa kepada akademisi dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung juga kepada Sekretariat Komisi I dan Setjen DPR RI,” kata Haris