RUU KUP: Sembako di Pasar Tradisional Tidak Dikenakan PPN

Diterangkan oleh Kemenkeu

RUU KUP: Sembako di Pasar Tradisional Tidak Dikenakan PPN
Ilustrasi. Penjual Sembako di Pasar Tradisional Makassar. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RRU KUP) disebut tidak akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako yang dijual di pasar tradisional.


Hal itu diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Neilmaldrin Noor. Dia menyebut PPN hanya akan dikenakan pada sembako yang bersifat premium. (Baca juga: Muhammadiyah-NU Tolak Tegas PPN Sembako dan Sekolah)


"RUU KUP terkait PPN sembako tentu tidak semua. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional tentu tidak dikenakan PPN. Beda ketika sembako yang sifatnya premium," katanya dalam paparan media secara daring di Jakarta, Senin (14/6/2021) seperti dilansir Tempo.


Di sisi lain, Neil menyatakan dirinya belum dapat menjelaskan secara lebih lanjut mengenai tarif PPN tersebut mengingat RUU KUP masih perlu dibahas bersama DPR RI.


"Terkait dengan tarif tentu saya tidak bisa mendahului sebab masih ada pembahasan yang harus sama-sama kami ikuti," tegasnya.


Neilmaldrin menjelaskan, pengenaan PPN ini dilatarbelakangi oleh hadirnya distorsi ekonomi seiring adanya tax incidence sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor.


Kemudian, juga pemungutan pajak menjadi tidak efisien dan pemberian fasilitas memerlukan surat keterangan bebas (SKB) dan surat keterangan tidak dipungut (SKTD) sehingga menimbulkan cost administrasi.


Sementara itu, dibandingkan dengan negara lain ternyata tarif PPN di Indonesia termasuk relatif rendah karena rata-rata tarif PPN negara OECD mencapai 19 persen sedangkan negara BRICS sebesar 17 persen.


Tak hanya itu, pemerintah juga menilai kurangnya rasa keadilan karena objek pajak yang dikonsumsi oleh golongan penghasilan yang berbeda ternyata sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN. (Baca juga: 22 Ribu Perusahaan Antri Dapatkan Vaksin Gotong Royong)


Menurutnya, masyarakat berpenghasilan tinggi atau golongan atas seharusnya memberikan kontribusi pajak lebih besar daripada masyarakat menengah ke bawah.


"Ini sesuai dengan kebangsaan kita agar kita bisa gotong royong lebih baik lagi, berat sama dipikul ringan sama dijinjing," ujarnya.