Rumah Makan di Torut akan Ditutup Jika Tak Aktifkan MPos

Khusus rumah makan atau restoran wajib pajak

Rumah Makan di Torut akan Ditutup Jika Tak Aktifkan MPos
Kepala Bapenda Toraja Utara, Alexander L. Tiku. (KABAR.NEWS/Febriani)






KABAR.NEWS, Rantepao - Seluruh rumah makan dan restoran wajib pajak yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara (Torut), Sulsel, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terancam akan dicabut izinnya bahkan akan ditutup.


Kepala Bapenda Torut Alexander L. Tiku mengatakan, sejak tahun 2019 telah dilakukan Nota Kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemkab Torut dengan para wajib pungut pajak kelompok usaha hotel dan restoran terkait alat pemantau pajak daerah berbasis daring yaitu Mobile Payment Online System (MPos).


Menurutnya, dengan adanya penggunaan sistem pengawasan transaksi berbasis daring ini (MPos), Alexander meyakini kendala monitoring terhadap penerimaan pajak daerah dari wajib pungut pajak di Torut yang selama ini dilakukan secara manual dapat teratasi menjadi lebih efektif dan efisien.


Tetapi, yang sangat disayangkan Alexander, dimana para pemilik restoran wajib pajak tersebut belum seluruhnya mengaktifkan layanan tersebut sehingga dirinya menekankan agar sekarang ini diaktifkan, jika tidak maka izinnya akan dicabut bahkan usahanya akan ditutup.


"Saya menekankan untuk semua pemilik atau pengusaha rumah makan atau Restoran dan hotel di Toraja Utara wajib pungut pajak untuk segera melakukan atau mengaktifkan pengawasan alat MPos. Ketika ada didapati pungli dimana pelaku usaha tidak melakukan pengimputan dan tdak mengeluarkan struk bagi orang mengadakan jasa, makan akan dicabut surat izinnya," kata Alexander saat ditemui KABAR.NEWS di ruang kerjanya, Kamis (3/6/2021).


Alexander mengingatkan para pelaku usaha wajib pajak yang telah bekerja sama agar tidak bermain dalam penginputan jasa, karena akan berujung ke penutupan usaha.


"Saya minta kepada pelaku usaha yang sudah menandatangani MoU saat itu untuk jangan main-main input jasa pelayanan, bahkan tidak mengeluarkan struknya karena dari situ pajak daerah hanya ada 10 persen. Jika ada yang bermain tak hanya izin usahanya yang kami cabut, tapi usahanya akan kami tutup," tandas Alexander.


Penulis: Febriani/B