RT-RW Mengadu ke DPRD Makassar, Danny Pomanto: Kenapa Diurusi? 

Danny menyebut Ketua LPM, RT, dan RW yang mengadu di DPRD Makassar hanya sedikit.

RT-RW Mengadu ke DPRD Makassar, Danny Pomanto: Kenapa Diurusi? 
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto. (Foto: Humas Pemkot Makassar)






KABAR.NEWS, Makassar - Sejumlah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) di Makassar menyatakan keberatan untuk diganti dan diganti dengan pelaksana tugas (Plt). Aksi keberatan tersebut bahkan dilaporkan ke DPRD Kota Makassar, Senin (12/4/2021).  

Kendati diprotes, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto mengatakan tak masalah jika sejumlah RT/RW/LPM tersebut melapor. Bahkan, kata Danny, pihaknya bisa mendatangkan RT/RW yang sepakat dengan kebijakan.

"Itu kan RT/RW sebagian kecil, coba liat itu saya bisa datangkan semua RT/RW yang sepakat ini barang. 3000-4000 saya bisa datangkan," tutur Danny saat dihubungi, Senin (12/4/2021). 

Danny mempertanyakan aksi protes RT/RW yang dilakukan tersebut. Menurut dirinya, seharusnya hal tersebut adalah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot). 

"Tapi untuk apa coba, itu kan kebijakan Pemkot. Mau dia Tolak, itu terserah dia. Mau dia tolak, terserah dia. Karena itu tugas Pemkot," imbuhnya.

Sementara untuk fraksi DPRD yang juga diketahui turut menolak kebijakan perubahan RT/RW, Danny mengatakan tak harusnya diurusi. 

"Tidak ada masalah, itu kan yang lucu itu tugasnya Pemkot, kenapa diurusi?. Ini tugasnya Pemkot, apalagi refocusing," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua LPM Sinrijala, Susanto B mengaku rencana Danny Pomanto menonaktifkan ketua RT-RW dan LPM merupakan sebuah preseden buruk. Ia mengaku Ketua RT dan RW serta LPM masa jabatannya belum berakhir. 

"Keputusan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Masa jabatan kami belum berakhir, selain itu yang memilih kami juga warga," ujarnya di Kantor DPRD Makassar. 

Ia menyampaikan seharusnya Wali Kota Makassar berpegang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2001 tentang pemberhentian pengurus RT, RW dan LPM.

“Biarkan mereka tetap menjalankan pengabdian sampai masa baktinya pada tahun 2022 dan pemilihannya disesuaikan dengan prosedur  yang diatur dalam undang-undang,” ucap dia.

Tak hanya itu, upaya tim sukses Danny Pomanto, Bassi Barania juga menjadi sorotan Ketua RT, RW dan LPM. Ia mengatakan hal tersebut akan berpotensi merusak tatanan di masyarakat dan menimbulkan keributan. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengaku rencana penonaktifan Ketua RT, RW, dan LPM oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto tidak perlu dilakukan. Ia mengatakan hal tersebut sangat bertentangan dengan Perda dan Perwali. 

"Itukan bertentangan dengan Perda dan Perwali yang sebelum sudah sama-sama kita sepakati. Lebih bijaksana kalau Pak Wali Kota tidak melakukan (penonaktifan) tersebut," kata dia. 

Ketua Demokrat Makassar itu mengaku setelah rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, pihaknya akan menyurati Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto. Apalagi tujuh fraksi di DPRD Makassar sudah sepakat menolak rencana Danny tersebut. 

"Tadi ada tujuh fraksi yang sepakat menolak penonaktifan. Dan kita akan mengirim surat ke Wali Kota Makassar soal hasil RDP ini," ucapnya.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/B