Respon PDIP Soal Mendag Ngotot Impor Beras dan Garam
PDIP menyoroti rencana Menteri Perdagangan soal impor beras dan garam.
Ihwan Fajar 
KABAR.NEWS, Jakarta - Rencana Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang akan melakukan impor beras dan garam mendapat sorotan sejumlah pihak tak terkecuali Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto. Hasto mengingatkan seharusnya Mendag mengedepankan koordinasi dengan sejumlah pihak.
Hasto mengatakan PDIP sangat menyesalkan sikap Mendag menunjukkan kengototan impor beras dan garam. Ia juga menyesalkan Mendag mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah menjadi sentra produksi pangan.
“Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara, karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden. Berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada KABAR.NEWS, Sabtu (20/3/2021).
Hasto menyarankan agar Mendag, Lutfi untuk belajar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagaiamana membangun dialog dan menyerap aspirasi. Selain itu, seorang menteri harus objektif mengemukajan data-data sebelum mengambil keputusan.
"Menteri tidak hidup di menara gading, sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” kata dia.
Atas dasar hal tersebut, PDIP meminta Mendag Lutfi untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik Kementerian Pertanian, Bulog, Asosiasi Petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” tuturnya.
Hasto menegaskan sikap PDIP sangat jelas yakni, mendukung petani. Pihaknya juga meminta agar tidak mengorbankan petani demi kepentingan pemburu rente dengan melakukan impor.
“Sejak Maret tahun 2020, PDIP telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah partai bergerak dan langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu presiden,” ucapnya.
