Rakyat Menjerit, Balai Pompengan Belum Lunasi Ganti Rugi Lahan Bendungan Karalloe

*Ada dugaan praktik mafia tanah. Mereka mengirim pesan kepada Jokowi

Rakyat Menjerit, Balai Pompengan Belum Lunasi Ganti Rugi Lahan Bendungan Karalloe
Puluhan warga pemilik lahan di Bendungan Karalloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan melakukan aksi damai di pinggir waduk, Minggu (9/1/2022). (KABAR.NEWS/Akbar Razak).












KABAR.NEWS, Gowa - Puluhan warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan Bendungan Karalloe, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menuntut Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang Pompengan Kementerian PUPR untuk melunasi uang ganti rugi pembebasan lahan.


Hajja Suri, salah satu warga yang mengaku sebagai pemilik lahan mengatakan, Balai Pompengan baru membayar satu petak tanah miliknya. Padahal  Presiden Joko Widodo sudah meresmikan proyek strategis nasional tersebut.


"Itu sawah di Biring Bulu dua petak, kenapa hanya satu yang diukur padahal seharusnya ada dua yang diukur. Anehnya, kedua petak itu diklaim dan hanya satu petak yang ingin dibayarkan," ujar Suri kepada KABAR.NEWS usai menggelar aksi unjuk rasa di waduk Bendungan Karalloe, Minggu (9/1/2022).


Pada aksi unjuk rasa tersebut, Suri bersama puluhan pemilik lahan membawa sejumlah poster atau spanduk yang berisi protes kepada pemerintah. Salah satu spanduk tersebut ditujukan langsung kepada Jokowi. (Baca juga: Puluhan Warga Gugat Jokowi Soal Pembebasan Lahan Bendungan Karalloe Gowa)


"Pak Jokowi tolong lahan kami belum dibayar," tulis warga dalam bentangan spanduk itu. Tak hanya itu, "Tanah kami dirampas, Kami hanya butuh keadilan, tolak mafia tanah dari pompengan."


Dua puluh orang pemilik lahan mengaku telah menempuh berbagai cara demi uang ganti rugi pembebasan lahan dibayarkan. Namun, hal itu tak kunjung mendapatkan jawaban pasti dari Kementerian PUPR khususnya Balai Pompengan. 


Mereka merasa diabaikan karena hanya warga kecil. Suri mengajaku sejak lahan itu dialih fungsikan menjadi Bendungan Karalloe, mereka kehilangan sumber mata pencaharian.


Alhasil, apa yang dialaminya saat ini sangat memprihatinkan lantaran hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.


"Mata pencaharianku hilang pak, inimi yang saya tunggu pak, tujuh tahun tidak dapat penghasilan," ucap Suri dengan teriak histeris.


Apalagi, Suri saat ini merasa bingung memikirkan pembayaran sekolah untuk anak cucunya kelak apabila lahannya belum dibayar oleh pemerintah. (Baca juga: Masalah Pembebasan Lahan Bendungan Karalloe: Harga Tanah Diubah, Warga Kerap Dipaksa Terima)


"Itumi bagaimana anak-anakku dan cucuku nanti kalau tidak dibayar sesuai dengan harga," tutur Suri sembari menyeka air matanya.


Balai Bompengan Dinilai Tidak Transparan


Bendungan Karalloe mulai digarap sejak tahun 2013, tapi terhenti karena masalah pembebasan lahan. Diketahui, proyek ini butuh 230,4 Ha lahan yang membentang di antara Kabupaten Gowa dan Jeneponto.


Proyek bendungan Karalloe yang diresmikan Jokowi pada November 2021, dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dan menghabiskan anggaran Rp1,7 triliun secara multi years.


Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, pernah menyoroti masalah ganti rugi pembebasan lahan Bendungan Karalloe. Waktu itu, dia meminta Kementerian PUPR sebagai mitra komisinya menuntaskan masalah ini tanpa merugikan masyarakat. 


"Yang terpenting masyarakat jangan sampai dirugikan. Kami (Komisi V) akan kawal terus hingga selesai, yang penting masyarakat dapat menerima haknya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hamka B Kady.


KABAR.NEWS belum bisa mengonfirmasi pihak Balai Pompengan mengenai tuntutan warga. Seorang perempuan yang mengurus pembebasan lahan pernah ditemui di KABAR.NEWS, namun menolak untuk diwawancara.


Husain Sitaba, seorang pemilik lahan menuntut Balai Pompengan agar melakukan transparansi harga dan menyesuaikan luas lahan yang dinilai merugikan.


"Ada beberapa dokumen diubah. Seperti luas tanah yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)" bebernya, di Bendungan Karalloe, Kemarin.


Dia curiga ada dugaan praktek mafia tanah di tubuh Balai Pompengan. Hal itu didasarkan karena pihak balai enggan berterus terang tentang biaya pembebasan lahan sesuai rekomendasi tim apprasial.


Hal yang sama juga dialami H. Sunu. Warga yang bermukim di Desa Paitana di Jeneponto itu kecewa karena lahannya di wilayah Bendungan Karalloe belum dibayar. Padahal lahan yang ia miliki mempunyai bukti surat kepemilikan tanah.


"Lahanku juga belum dibayarkan, saya punya bukti sertifikat," ungkapnya sambil memperlihatkan sertifikat tanah tersebut. (Baca juga: 100 Pekerja Bendungan Karalloe Jeneponto Berhasil Divaksin)


Ia mengaku telah berulang kali meminta penjelasan Balai Pompengan mengenai alasan lahan mereka tidak dibayarkan. Lahan miliknya kini telah berubah menjadi danau penampung air bendungan.


Dari berbagai upaya tersebut, mereka justru diminta oleh Balai Pompengan agar tidak usah mengetahui berapa nilai ganti rugi. Dengan dalih seperti itu, Sunu dan beberapa warga lainnya bersikeras menolak menerima uang ganti rugi karena dianggap tidak sesuai.


Meski demikian, puluhan warga yang melakukan aksi protes itu sudah melakukan upaya hukum dengan mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa. Salah satu pihak tergugat adalah Balai Pompengan.


"Kami sudah melakukan upaya hukum dengan pengacara di Pengadilan Sungguminasa. Sudah tiga kali ikut sidang," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/B